Nasib Rakyat di Antara Kelindan Kekuasaan dan Kepentingan Pemerintahan Jokowi

Makassar, Cakrawalaide.com – Ribuan massa aksi mulai menyusuri jalanan usai salat zuhur tadi terlaksana, meski terik matahari nampak menyengat tak memukul mundur semangat juang yang pasalnya sudah sejak kemarin dipendam habis-habisan oleh tak hanya massa aksi yang tergabung tetapi dari berbagai kalangan masyarakat setelah mencuatnya berita UU Pilkada yang akan direvisi secara tiba-tiba ke publik.

“Sejak pemilihan kemarin hingga hari ini, Jokowi beserta keluarganya telah menghabisi demokrasi!” begitu ucap salah seorang pemuda  yang berada diantara kerumunan. Tampaknya, terik matahari justru semakin membakar semangat massa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi ini mulai dari mahasiswa, akademisi, LSM, seniman, petani hingga pedagang sekitar jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ditengah-tengah aksi salah seorang orator dengan suara lantang berteriak, “Rezim hari ini otoriter, segala pemerintaham diatur, hukum diotak-atik Jokowi”. Berbagai luapan kekesalan di sampaikan, pengguna jalan yang melintas di lokasi demonstrasi memperlihatkan ekspresi dukungan, beberapa di antaranya menunjukan reaksi dengan mengangkat tangan terkepal ke udara seolah menyiratkan harapan bahwa mestinya segala kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan ego kekuasaan pribadi.

“Di akhir-akhir periode pemerintahan presiden Jokowi bukan hal yang asing lagi jika rumusan kebijakan di ketuk secara tiba-tiba oleh badan legislatif mulai dari UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Minerba, UU MK hingga mencuatnya isu revisi UU Pilkada saat menjelang pemilihan kepala daerah yang di duga untuk melonggarkan kepentingan pribadi yakni sang anak agar menduduki jabatan pemerintahan,” dikutip dari selebaran yang bagikan saat dibawah Fly over.

Massa-pun mulai bergeser ke Fly Over Pettarani, petaka membentang dengan tulisan tinta merah, “negara bukan milik keluarga Jokowi”. Suara orator terdengar bersahutan, nada sirene toa mengalun bersatu dengan suasana sore hari alam perkotaan yang mulai redup. Nyanyian buruh tani dengan berbagai orasi kekecewaan semakin membakar semangat massa aksi yang masih terus bertambah hingga sampai memadati ruas-ruas jalanan.

Setidaknya dari responsif masyarakat akan kasus yang tiba-tiba baru terdengar di publik menunjukan pupusnya harapan rakyat kepada pemangku kebijakan di tanah air. Diketahui polemik putusan DPR pada UU Pilkada yakni batas usia Pilkada agar tidak berlaku dengan menambahkan frasa “terhitung setelah pelantikan” otomatis akan melawan putusan MK artinya memberi peluang bagi putra presiden Jokowi untuk mencalonkan diri.

Hal ini dinilai sebagai penghianatan konstitusi dan mementingkan pribadi dibanding rakyatnya, “DPR dan seluruh lembaga negara terbukti hanya bekerja serius demi kepentingan keluarga dan klik kekuasaanya,” demikian tertera di selebaran yang disebarkan oleh salah seorang massa aksi ke pengguna jalan.

Saat aksi tengah berlangsung tampak momen yang menarik perhatian, awak Cakrawala IDE mengabadikan momen saat seorang pria paruh baya mengakat petaka kecil dengan sekuat tenaga hingga tulisan “Jokowi rakus kekuasaan” terlihat dengan jelas, tak ketinggalan pula disamping pria paruh baya terlihat seorang ibu dengan sedikit gerakan kecil mengangkat petaka yang bertuliskan “Jokowi penghianat konstitusi”. Keduanya menjadi pusat perhatian, karena usia yang harusnya istirahat menikmati hasil pelayanan pemerintahan justru sebaliknya harus menelan kekecewaan mendalam hingga turun kejalan melakukan aksi protes.

Iki (bukan nama sebenarnya) selaku salah satu massa yang tergabung dalam aksi protes Kamis, 22/8/24 menyampaikan bahwa, “Dinasti politik Jokowi menanamkan pengaruh yang begitu besar dengan merongrong konstitusi, dihabisi dan dibungkam dengan dengan agenda pemberantasan korupsi, rezim otoritarianisme yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, aksi ini adalah perlawanan rakyat”

Haripun nampak mulai memasuki waktu tenggelamnya fajar, meski pertanda protes hari ini berakhir namun ribuan massa masih tetap optimis hingga seterusnya akan mengawal isu dan putusan MK hingga apa yang disuarakan rakyat dapat diindahkan, sejalan dengan hal tersebut Aldi (bukan nama sebenarnya) selaku ketua BEM Universitas Negeri Makassar menegaskan, “Melihat ini sebagai satu bentuk penghianatan. Putusan MK adalah putusan yang harus ditaati bersama. Kita kawal”. Tutupnya.

Penulis : Laila Hidayati 

Redaktur : Ilham Muzakir