Mahasiswa Hukum UMI Mendesak Transparansi Biaya KKPH

Makassar, Cakrawalaide – Puluhan mahasiswa fakultas Hukum UMI melakukan aksi di halaman fakultas hukum UMI senin, (04/05). Mereka mendesak birokrasi Fakultas Hukum UMI untuk transparan terkait dengan pengelolaan keuangan KKPH.

Dalam aksi itu, mereka mempertanyakan terkait jumlah uang yang harus dibayarkan mahasiswa hukum untuk program kuliah kerja profesi hukum (KKPH). “Dimana transparansi pihak birokrasi fakultas hukum dalam bentuk rincian anggaran uang KKPH?” Jelas Aso, salah seorang demonstran.

Massa aksi langsung ditemui  oleh Dekan Fakultas Hukum, Muh. Syarif Nuh beserta WD I FH-UMI, Baharuddin Badaru, dan WD III Kamal Hidjaz untuk melakukan diskusi terkait masalah tersebut.

Dalam keterangannya, Muh. Syarif Nuh menjelaskan kenaikan uang KKPH tersebut merupakan hasil keputussan dari rapat Senat bersama. “Saya berusaha agar fakultas hukum tetap pada KKPH supaya teori di fakultas sesuai dengan praktek”, jelasnya. Uang KKPH tersebut lanjut Syarif Nuh terdiri dari 65% fakultas, 25% untuk LPMD, dan sisanya 10% untuk Yayasan.

Tidak puas dengan penjelasan dari pihak Birokrasi Fakultas, massa ditemani Dekan Hukum dan WD III Hukum UMI menemui pihak LPMD. Kesimpulan dari pertemuan tersebut massa akan berkoordinasi kembali kepada sesama mahasiswa lainnya dan bersepakat akan kembali membahas masalah tersebut pada jum’at depan.

Penulis : IDE

Red : Ukhay