Menengok kembali Forum Rektor

Tahun ini Kota Makassar lebih tepatnya Universitas Hasanuddin (Unhas), akan menjadi tuan rumah konferensi Forum Rektor Indonesia. Konferensi ini akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 februari 2018, yang akan dihadiri oleh Rektor seluruh Perguruan Tinggi (PT), di Indonesia. Berdasarkan berita yang beredar di berbagai media online lokal Kota Makassar, sebanyak 4000 undangan telah disebar panitia penyelenggara.

Bahkan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri langsung konferensi ini. Selain itu beberapa menteri dan pejabat negara juga dipastikan akan datang pada kegiatan ini, mulai dari menteri ekonomi Sri Mulyani, Menristekdikti Muh.Nasir, Kepala Staf Presiden (KSP) dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

Forum Rektor Dulu dan Kini
Kelahiran forum Rektor tak bisa dilepaskan dari gejolak reformasi tahun 1998, sebab tahun itu merupakan titik kulminasi dari berbagai kemarahan, kejengkelan, frustasi dari mahasiswa, masyarakat serta berbagai lembaga prodemokrasi lainnya atas kekuasaan dominan Soeharto. Forum Rektor ini didirikan berdasarkan lima alasan yang digunakan untuk mewadahi dan menghimpun untuk merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam pengembangan kampus dan ilmu pengetahuan.
Alasan-alasan yang mendasari terbentuknya forum Rektor antara lain.

Pertama, para Rektor akan selalu bersama untuk melakukan pendampingan terhadap mahasiswa dalam gerakan Reformasi murni sebagai kekuatan moral dan intelektual, dan oleh karena itu para rektor akan membela para mahasiswa yang tertindas dan terlanggar hak asasinya.
Merujuk kondisi akhir-akhir ini, realitasnya justru berbanding terbalik, para rektor terkesan mengambil jarak dengan mahasiswa. Kondisi ini dapat dilacak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Rektor yang justru membatasi ruang gerak, ruang proses hingga ruang berpikir mahasiswa.

Padahal kebebasan berpikir dan berpendapat adalah hak asasi yang setiap orang termasuk mahasiswa.
Hal ini justru menyiratkan bahwa rektor dan elit kampus kini telah menjadi bagian dari barisan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yang justru menambah daftar pelanggar HAM di tanah air.

Seperti misalnya baru-baru ini dua mahasiswa Unhas yang diskorsing karena menempel poster di kampus. Poster yang di tempel oleh dua mahasiswa Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik merupakan gagasan yang ingin mereka sampaikan sebagai mahasiswa.

Walaupun SK DO telah dicabut, peristiwa ini adalah salah satu bukti ketika gagasan maupun pendapat yang disebarluaskan di lingkungan kampus (akademik) menjadi hal yang dilarang.
Kasus lainnya, dua mahasiswa fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar (UIM) di Drop Out (DO) oleh Rektornya karena mempertanyakan jabatan tiga periode rektor yang saat ini masih memimpin kampus tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut, termasuk dalam jalur hukum. Sayangnya, meskipun putusan pengadilan dimenangkan oleh mahasiswa tak diindahkan oleh Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) .
Kedua, para rektor meminta bantuan pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang kerab disebut ABRI memberikan perlindungan kepada para mahasiswa yang menjalankan perannya sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menggerakkan reformasi yang murni dan berkesinambungan.
Pasca reformasi, ABRI dipecah secara structural menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi. Kemudian kewenangan yang dimilikinya pun dibagi, TNI bertugas untuk mempertahankan keamanan negara dari ancaman dari luar, sedangkan polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional (Kantibmas).

Hal tersebut disebabkan dwifungsi yang di miliki ABRI pada masa Orde Baru (Orba) yaitu sebagai institusi yang bertugas menjaga kemanan negara, disisi lain juga menjadi mesin politik Orba untuk mempertahankan kekuasaan.
Jika merujuk kondisi hari ini, pendulum sejarah seakan kembali pada masa kegelapan orde baru, praktek otoriter dan fasis tidak hanya terjadi diluar lingkungan kampus, tetapi justru mulai masuk ke dalam lingkungan kampus. Yang lebih parahnya lagi, kenyataan ini masuk hingga ke ruang – ruang kelas dan ruang seminar.
Perbedaan keotoriteran antara Orba dan sekarang terletak pada aktornya. Apabila pada Orba yang seringkali menjadi aktor Ialah para militer beserta pimpinannya, sangat berbeda dengan sekarang karena aktornya adalah Rektor dan staf tenaga pengajar yang ada dikampus. Protes yang muncul justru memunculkan ancaman kekerasan akademik terhadap mahasiswa.
Ketiga, pemilihan umum hendaknya dilakukan secara langsung , umum jujur, bebas dan rahasia. Dan civitas akademika bersedia menjadi pemantau yang independen dalam usaha membangkitkan kepercayaan masyarakat nasional dan internasional.

Pemilu sebagai salah satu bagian dalam proses berdemokrasi menjadi sangat penting dilaksanakan secara demokratis. kampus sebagai lembaga pendidikan harus senantiasa dijauhkan dari segala anasir-anasir yang beraroma politik praktis. Kampus harus berdiri netral terhadap partai politik, tokoh politik dan kepentingan polik tertentu.
Kenyataannya berkata lain, kampus justru menjadi arena partai politik untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Berbagai kepentingan partai politik dan tokoh masuk kedalam kampus membawa kepentingannya. Kondisi ini justru disambut oleh para petinggi kampus dengan memberi ruang yang begitu luas dalam menjalankan agenda politiknya.

Disisi lain, tak bisa dinapikkan banyaknya para pejabat kampus, dosen yang menjadi tim sukses partai politik tertentu yang kian memperkeruh masalah.
Keempat, perlunya independensi yudikatif terhadap eksekutif agar semua keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, perundang-undangan dan keputusan presiden yang bertentangan dengan semangat reformasi dihapus secara tuntas, terutama produk hukum yang berkaitan/menjurus dengan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam bidang hukum, kampus justru menjadi bagian yang kontraproduktif dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, terutama penegakan hukum terhadap para koruptor yang masih berkeliaran bebas. korupsi sebagai musuh publik dan musuh reformasi justru mulai kembali tumbuh subur di tanah air.

Namun, kampus cenderung latah dalam upaya pemberantasan korupsi. berbagai pelemahan yang terhadap gerakan anti korupsi seperti kriminalisasi pimpianan KPK, penyidik, para aktifis anti korupsi, wacana revisi undang-undang KPK, sampai yang terbaru revisi RUKHP sama sekali tak mendapat sorotan dari kampus. Berbagai produk hukum yang melemahkan KPK justru dihasilkan para professor dan akademisi dari berbagai kampus ternama di tanah air.
Tak berhenti disitu saja, Para petinggi perguruan tinggi kini juga menjadi aktor dalam tindak pidana korupsi. kasus korupsi pembangunan laboaratorium fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar adalah contoh nyata keterlibatan kampus dalam praktek korupsi. korupsi yang merugikan negara milyaran rupiah ini melibatkan petinggi fakultas dan universitas. Hingga saat ini kasus ini belum bisa diselesaika penegak hukum.
Kelima, perlunya reformasi budaya yang diawali oleh reformasi pendidikan secara komprehensif dan berkisinambungan untuk melancarkan reformasi yang menyeluruh.
Kampus memang harus berbenah, sebagai lembaga pendidikan yang punya perang penting dalam pendidikan nasional kampus segera dibenahi. Uang kuliah yang semakin mahal membuat akses masyarakat atas pendidikan (Universitas) semakin sulit di jangkau .Orientasi pendidikan yang semakin menyokong kebutuhan pasar yang justru mensegmentasi kampus sehingga semakin melanggengkan system kelas-kelas baik secara ekonomi politik maupun sosial.
Padahal seharusnya, kampus menjadi lembaga yang menyokong pergerakan-pergerakan mahasiswa namun justru kampus seakan melegitimasi wacana-wacana yang dibangun pemerintah.

Menengok kembali Forum Rektor
Lantas apa relevansi forum rektor kini? Apakah dapat ditemukan sumbangsih forum ini bagi kehidupan demokrasi kita di kampus dan diluar kampus, bagaimana sikap para rektor kita hari ini melihat biaya kuliah yang semakin tinggi, bagaimana sikap para rektor kita melihat kembalinya TNI kembali masuk kedalam ruang-ruang sipil, dan segela persoalan bangsa dan negara hari ini yang semakin menumpuk? Kampus atau perguruan tinggi harus selalu berdiri tegak menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menegakkannya.

Berbagai penyimpangan yang terjadi di luar Universitas atau perguruan tinggi lainnya, harusnya direspon dengan berbagai cara demi tegaknya ilmu pengetahuan dan kebanaran dan bukan sebaliknya.
Forum ini tentu tak boleh dibiarkan terus berjalan tanpa kritisasi. Sebagai sebuah himpunan para rektor, forum ini harus melahirkan bisa responsip terhadap persoalan bangsa dan negara. Kita tentu menunggu aksi nyata dari para rektor, akademisi kampus atas berbagai persoalan akhir-akhir ini.
Jika Forum ini hanya menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh rektor perguruan tinggi, kemudian terus melegitimasi kekuasaan, semakin melemahkan proses demokratisasi didalam kampus dan terus, membuat pendidikan semakin menyokong pasar, saya kira Forum rektor dibubarkan saja.
Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang membaskan, berkeadilan dan memanusiakan butuh proses panjang nan melelahkan. Selain mahasiswa, tentu para rektor juga memiliki peran yang juga tak kalah penting.
Pertemuan forum rektor yang akan berlangsung di Makassaar adalah momen penting, terutama bagi semua pihak yang berkepentingan atas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan adalah hal yang harus dimamfaatkan.

Tak terkecuali mahasiswa, Momen ini harus direspon dengan berbagai cara agar berbagai kritik dan masukan bisa disampaikan pada kesempatan yang langka ini.
Semoga ini tak berlalu begitu saja!

Penulis : Cappa

Editor : Shim