Aksi Kompresi: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan di Bawah Rezim Militeristik Prabowo Gibran
MakassarCakrawalaIDE.com Satu tahun masa kerja Prabowo Gibran menghasilkan banyak permasalahan, merespon hal tersebut puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Makassar Untuk Perjuangan Demokrasi (Kompresi) melakukan aksi unjuk rasa dengan menenteng spanduk utama bertemakan Bebaskan Seluruh Tahanan Politik: Lawan Rezim Militerisme Perampas Hak Rakyat. Senin, 20/10/2025.
Glen selaku Humas, mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan Kompresi sebagai bentuk respon atas berbagai macam bentuk represivitas yang dilakukan negara. Dalam beberapa kasus terjadi tindakan kriminalisasi perburuan aktivis, penangkapan, hingga penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.
“Nah itu mengambil waktu di perlawanan Agustus kemarin, kita melihat beberapa banyak orang yang ditangkap dijadikan tersangka. Bahkan ada yang sampai terbunuh dan sampai saat ini masih terjadi perburuan-perburuan aktivis,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, para pejuang-pejuang demokrasi kerap dijadikan sebagai kambing hitam dalam beberapa konflik selama periode kepemimpinan rezim militeristik Prabowo Gibran. Sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara, pemerintah seringkali menggunakan alat represifnya.
“Kebijakan ekonomi politik yang diusung oleh pemerintahan saat ini dia memerlukan alat stabilitas dan itu pasti penguatan terhadap alat-alat represinya baik itu dari segi militer maupun aparat kepolisian,” lanjutnya.
Jimi selaku perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, menuturkan pada saat orang-orang ditangkap bukti-bukti yang dikeluarkan belum cukup kuat. Seperti yang Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (Kobar) Makassar tangani atau dampingi. Yang saat ini ada dua orang dalam pengakuannya hanya datang menonton aksi yang terjadi, tidak terlibat pada kegiatan yang dituduhkan namun ditetapkan sebagai tersangka.
“Inilah yang kemudian cacat secara hukum karna tidak sesuai dengan prosedural dan tidak memiliki bukti,” tuturnya.
Andre satu diantara perwakilan Pembebasan, memaparkan keterkaitan sejak Agustus hingga hari ini ketimpangan struktural yang begitu terasa dan merugikan masyarakat. hal itu didasarkan dari banyaknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinaikkan di beberapa kota sehingga kemarahan rakyat pecah di mana-mana. Kekacauan yang hadir di saat yang bersamaaan ketika rakyat harus menghadapi pajak yang semakin tinggi, sedangkan DPR malah menaikkan tunjangan bagi para anggotanya.
“Makanya kita melihat kalau sebenarnya basis dari demo besar-besaran, demokrasi pengekangan yang dirasakan oleh masyarakat itu karena ada basis ketimpangan ekonomi yang dirasakan dan mencuat ke permasalahan politik,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa tuntutan-tuntutan yang dilontarkan pada aksi tersebut, yakni membebaskan semua tahanan politik yang sudah ditangkap oleh negara secara ugal-ugalan dengan proses hukum yang tidak jelas bahkan banyak sekali merugikan warga negara ketika dibicarakan secara normatif. Selain itu massa aksi juga menuntut agar ditarik mundur keterlibatan militer dalam proyek-proyek strategis, sebab militer kerap menggunakan kekerasan dalam program pemerintahan.
“Kemudian melibatkan cara-cara kekerasan dalam menjalankan pemerintahan itu bisa terlihat dalam semua program-programnya begitu. MBG, PSN, Food Estate, dan sebagainya. Itu melibatkan aparat TNI dan aparat kepolisian,” tutupnya.
Penulis: Khalil Mahdi
Redaktur: Sudirman Rasyid
