Aliansi Mahasiswa UMI: Kami Tak Percaya Lagi Presiden dan DPR

Makassar, Cakrawalaide.com – Riuh tinggi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini terdengar dari corong-corong pengeras suara massa aksi, tepat di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jalan Urip Sumoharjo, Senin (23/9/2019).

Sejak pukul 11.00 WITA, Ratusan mahasiswa dengan mengenakan almamater hijau kampus UMI sudah tertumpah ruah ke jalanan.

Dari pantauan cakrawalaide.com, seluruh massa aksi hampir memenuhi dua badan jalan, mereka mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa UMI. Sembari orator bergiliran menyampaikan orasi, ada pula mahasiswa yang membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas.

“Hari ini kita berpanas-panasan di jalan, itu semata-mata untuk menunjukkan kepada rezim bahwasanya kita menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat!,” pekik Asdi salah satu orator.

Mira, yang merupakan Humas aliansi menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat dan untuk kesejahtaraan sosial, akan tetapi hanyalah demi kepentingan investor, koruptor, dan pengusaha.

Menurutnya, Revisi Undang-undang KPK usulan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung akan melemahkan kinerja lembaga anti rasuah ini dalam membersihkan Indonesia dari korupsi, mengancam independensinya, dan memicu konflik kepentingan. Tentu yang diuntungkan adalah para koruptor. Selain itu, diloloskannya capim bermasalah seolah pemerintah bekerjasama dalam melemahkan KPK.

Lanjut, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), hukuman bagi koruptor menjadi lebih ringan dan tidak lagi merupakan kejahatan luar biasa nantinya. RKUHP ini dinilai, akan mengancam hak-hak sipil politik warganegara dan akan memberangus demokrasi di Indonesia yang sejatinya sudah dibangun sejak reformasi 20 tahun lalu.

“Kami marah kepada DPR dan presiden, kita tidak percaya lagi,” tegas Mira.

Selain itu, Mira mengungkapkan, kebijakan lain yang kontroversial adalah UU Ketenagakerjaan usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) karena sangat mengebiri hak-hak buruh melalui penghapusan pesangon, fleksibilitas tenaga kerja, dan penghapusan cuti haid bagi buruh perempuan, ada pula rencana Revisi UU Pemasyarakatan yang akan mengurangi efek jera bagi para narapidana.

Suara bising klakson kendaraan tak menyurutkan semangat massa aksi untuk terus menggemakan orasi ilmiahnya.

“Siapapun presiden, siapapun DPR mereka adalah musuh kita ketika mereka tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, betul tidak kawan-kawan?,” seru salah satu orator aksi, Ijan. 

“Betul!” sahut massa aksi.

Di tengah orasi, Ijan juga mengajak peserta aksi untuk kembali terlibat dalam aksi peringati Hari Tani Nasional (24/09).Menurutnya, ada beberapa regulasi yang juga akan mengancam bagi nasib petani, diantaranya adalah RUU Pertanahan, Perkelapasawitan, dan Minerba.

“Ini semua akan memudahkan perampasan lahan, memassifkan konflik agraria, ruang hidup dan penghidupan masyarakat di desa-desa akan hilang,” ucap Ijan.

Dalam aksi unjuk rasa ini ada beberapa tuntutan Aliansi Mahasiswa UMI, yakni:

1. Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan;

2. Tolak Revisi UU Pertanahan;

3. Tolak RUU Perkelapasawitan: 

4. Tolak RUU KUHP;

5. Tolak Revisi UU KPK;

6. Segera sahkan RUU PKS;

 7. Tolak Revisi UU Pemasyarakatan;

 8. Tolak Revisi UU Minerba;

 9. Usut tuntas pembakaran hutan;

 10. Tolak kenaikan BPJS dan wujudkan kesehatan gratis;

 11. Hentikan intimidasi dan penangkapan aktivis prodemokrasi;

 12. Hentikan perampasan ruang hidup.

Penulis : Cuncung

Editor : Shim