Berlakukan Ujian Komprehensif Khusus FAI UMI. Mahasiswa: Biaya Mahal Untuk 0 SKS, Ada Indikasi Pungli.

Pada kamis 26/12/2024, puluhan mahasiswa memadati ruangan Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia (FAI UMI) untuk menuntut kejelasan terkait tujuan dari pemberlakuan ujian komprehensif dan alokasi dana yang dinilai tidak transparan.

Berbeda dengan fakultas lainnya yang ada di lingkup kampus UMI. FAI sendiri memberlakukan ujian komprehensif. Ini merupakan bentuk evaluasi mahasiswa dari awal perkulihan hingga semester tujuh.

“Ujian komprehensif merupakan ajang evaluasi mahasiswa terhadap pemahaman nya pada matakuliah yang dijalani dari semester awal hingga semester tujuh. Ujian tersebut dilakukan secara lisan dan tulisan meliputi matakuliah wajib dan pilihan serta matakuliah akademik maupun non akademik”, demikian penuturan dari ketua BLM FAI UMI terkait komprehensif.

Idealnya ujian komprehensif bisa saja berjalan tanpa adanya pungutan biaya, sebab ujian komprehensif menjadi ujian formalitas yang tidak memiliki jumlah SKS di siakad.

“Komprehensif tidak berpengaruh pada nilai karena tidak ada sks nya, lulus tidak lulus tidak terdaftar disiakad. Terdaftar disiakad tapi nol sks”, ucap salah seorang mahasiswa ke dekan dalam forum dialog yang diadakan di FAI UMI.

Salah seorang pengurus lembaga turut mempertanyakan ketidakjelasanjelasan tujuan dan manfaat pemberlakuan ujian komprehensif mahasiswa yang hanya diadakan di FAI UMI ini.

Bertahun-tahun program tersebut dijalankan namun birokrasi kampus dinilai tidak belajar dari kesalahan karena tidak adanya capaian yang diperoleh.

“Tidak ada tujuan yang dicapai bahkan tidak ada evaluasi terhadap ujian sebelum-sebelumnya”, ucap salah seorang pengurus lembaga FAI UMI.

Sejak diberlakukannya pembayaran pada tahun 2019 hingga kini diketahui bahwa biaya yang perlu dikeluarkan peserta sebesar Rp 450.000 -500.000. Nominal dinilai begitu besar untuk program 0 SKS. Dengan diwajibkannya program yang juga menjadi syarat memasuki ujian seminar hasil ini menyiratkan adanya pungutan liar oleh birokrasi fakultas yang justru hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Ujian komprehensif dijadikan seperti formalitas dan sebagai ladang keuntungan bagi fakultas lewat pembayaran-pembayaran lainnya”, tutur pengurus Lembaga tersebut di sela-sela dialog.

Masalah pembayaran pun dinilai cukup mahal serta alokasi dana yang tidak transparan. Saat dimintai keterangan, rincian anggaran yang di beberkan hanyalah besaran persenan dana yang dialokasikan ke yayasan tanpa penjelasan yang cukup detail.

”Yang jelasnya itu 10% ke Yayasan”, tegas dekan saat dialog berlangsung.

Dalam forum dialog lebih lanjut mahasiswa mendesak, mempertanyakan urgensi adanya pembayaran ujian komprehensif namun jawaban yang diperoleh justru nihil dan membeberkan janji yang tidak menjawab kekhawatiran mahasiswa akan adanya indikasi pungli akibat ujian komprehensif yang hanya diberlakukan di FAI UMI ini.

“Sekali lagi percaya saya aspirasi ini sampai saya pribadi mungkin saya bisa kasih keputusan, tunggulah sabar insyallah kami akan melakukan yang terbaik”. Tutup dekan FAI UMI saat dimintai keterangan lebih rinci.

Penulis: Ali Madani Sarabiti

Redaktur: Qhaerunnisa