Darurat Demokrasi: Hancurkan Dinasti Politik
Makassar,Cakrawalaide.com- Setelah Badan Legislasi DPR pada Rabu 21/08 menganulir putusan Mahkamah konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024`terkait syarat partai dan calon kepala daerah di pilkada 2024.
Hal tersebut menjadi perbicangan hangat di jagat media kemudian mencipatakan gelombang protes yang cukup masif. Unggahan yang bertuliskan “PERINGATAN DARURAT” dengan simbol garuda dibawahnya telah diunggah oleh banyak pengguna media sosial.
Tak hanya kecaman kepada pemerintahan Jokowi sebuah seruan untuk turun kejalan juga digaungkan oleh banyak kalangan pengguna media sosial.
Kamis 22/08/2024, ribuan massa telah memadati ruas jalan Urip Sumoharjo, Fly over A.P. Pettarani hingga telah mamasuki halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi selatan untuk memprotes kebijakan yang dinilai mencederai demokrasi.
Hal tersebut dijelaskan oleh Abdul Aziz Dumpa Humas massa aksi yang dijumpai oleh awak Cakrawala IDE dibawah Fly over menurutnya, unjuk rasa kali ini adalah bentuk kemarahan atas penghianatan Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai berpihak pada kepentingan pemerintahan Joko Widodo karena menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Massa yang berkumpul saat ini itu adalah massa yang murni merespons terkait dengan protes pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR, yang sebenarnya juga ini bagian dari rezim dinasti politik Jokowi,” tegasnya.
Menurutnya Presiden Joko Widodo harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh dia dan kroni-kroninya yang telah menyelewengkan wewenang yang diberikan rakyat kepadanya dengan mengobrak abrik ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan dinastinya.
“Yang hadir disini menuntut presiden Jokowi bersama dengan kroninya ini bertanggungjawab terhadap berbagai bentuk penyalagunaan kekuasan yang menggunakan hukum dan pembangakanngan konstitusi,” pungkasnya.
Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Mimah salah satu Mahasiswa Universitas Hasanudin ia menyerukan perlawanan pada kesewenangan rezim hari ini. Walaupun tak banyak hal yang bisa dirubah dari demonstrasi yang dilakukan selama rezim Jokowi namun unjuk rasa adalah sebuah jalan yang harus ditempuh.
“Kita tidak bisa lagi berdiam diri meskipun upaya mahasiswa yang berdemo sepanjang jamannya Jokowi itu sedikit sekali kemudian memiliki imbas kepada perubahan aturan misalnya, tetapi saya kira kita terus berikhtiar dan berupaya,” kata Mahasiswi beralmamater merah tersebut.
Aziz Dumpa juga menambahkan aksi protes kali ini juga bukan hanya menyoroti kesewenang-wenangan rezim hari ini yang membajak konstitusi melalui pembahasan RUU pilkada namun juga menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo selama pemerintahannya yang kerap menggunakan hukum demi kepentingan kekuasaannya.
“Kita tahu misalnya Undang – Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi itu diberlakukan lagi untuk mempermudah investasi masuk,” ujarnya.
Kesewenang – wenangan tersebut dinilai Aziz Dumpa sebagai ancaman dalam negara demokrasi sebab jika UU tersebut disahkan rezim Jokowi akan dengan mudah menguasai pilkada – pilkada didaerah untuk terus menancapkan kekuasaanya. Sehingga pembangunan dan pengadaan seperti proyek strategis nasional, industri perkebunan dan industri ekstraktif dipelbagai daerah dapat dengan mudah dilaksanakan yang kemudian akan menjadi polemik di masyarakat
“Pada akhirnya akan memunculkan berbagai kasus – kasus konflik lahan yang dihadapi oleh rakyat lalu kemudian juga akan memunculkan banyak kriminalisasi terhadap pembela HAM, pembela lingkungan,” Tutupnya.
Penulis : Abdullah
Redaktur : Ilham Muzakir
