Ekonomi yang Timpang oleh Politik

Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia menjadi hal yang krusial dalam setiap penetapannya, mengingat kebijakan ekonimi adalah kebijakan yang bersoal lansung dengan perut rakyat. maka dari itu setiap kebijakan ekonomi seharusnya bisa kita kritisi bersama baik itu dari langkah – langkah strategis sampai sistem ekonomi yang di terapkan oleh negara.

Hal yang perlu kita kritisi bersama adalah sistem demokrasi terpimpin. Sistem di indonesia hanya memungkinkan kebijakan lahir dari segelintir orang yang merasa telah mewakili rakyat akan tetapi sarat akan kepentingan partai dalam setiap keputusannya. Dan perlu kita perhatikan bersama melihat kebijakan ekonomi tidaklah lahir begitu saja di tangan Dewan perwakilan , akan tetapi pengusaha kelas kakap tidak akan tinggal diam untuk alasan kebijakan, apalagi kebijakan ekonomi yang nantinya akan mempertahankan eksistensi usahanya serta mempermudah ekspansi kapital.
Maka untuk memastikan kebijakan sesuai dengan keinginan pengusaha maka dia harus terjun lansung dalam perpolitikan dan menjadi anggota partai tertentu. Di indonesia sendiri Bukanlah hal yang baru dimana wajah penguasa menyatu dalam wajah pengusaha. maka lahirlah kebijakan – kebijakan pro pengusaha yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lain.

Jika kita melihat kedalam sebuah skop yang lebih kecil. seperti sulawesi selatan, di mana akan tetap ada sebuah komponen pengusaha dan pemilik partai. Yang kemudian berperan penting dalam perpolitikan hari ini. Maka segala sesuatu kebijakan akan berpihak kepada pengusaha dan demi kepentingan partai, serta kemajuan ekonomi hanya akan berdampak pada pengusaha.

pertumbuhan ekonomi untuk pengusaha kelas kakap.

Pertumbuhan ekonomi sulawesi Selatan yang cukup tinggi, yakni tumbuh sebesar 6,06 % (Data BPS Sulawesi Selatan). Pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang menggeliat ini bagi kebanyakan masyarakat bukanlah peningkatan yang besar di karenakan persentase penduduk miskin Perkotaan dan pedesaan yang fluktuatif dari maret 2013 persentase penduduk miskin 9,54 % kemudian september 2013 meningkat menjadi 10,32 % memasuki maret 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 10,28 % meskipun sampai pada september 2014 jumlah penduduk miskin kembali seperti maret 9,54% (Data BPS Sulawesi Selatan).

Lantas meskipun pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, insfrastruktur yang terus terbangun, investasi yang kian berdatangan, mengapa angka kemiskinan jalan di tempat ? lantas di mana PDRB perkapita sulawesi selatan ? pertanyaan terus berdatangan karena beberapa alasan pengeluaran kebijakan oleh pemerintah yang begitu mengagungkan pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan Infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mengundang investasi untuk pertumbuhan ekonomi sangat berbanding terbalik terhadap akses masyarakat miskin terhadap fasilitas publik yang di beberapa tempat sampai pada menghilangkan tempat tinggal dan tempat mata pencaharian.

Pembangunan yang sejalan dengan kesenjangan

Melalu keran investasi membangun infrastruktur akan tetapi yang terbangun hanyalah media bagi para pengusaha kelas kakap untuk melancarkan ekspansi kapitalnya di sisi lain mengagungkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Akan tetapi justru di sanalah letak kesenjangan akan semakin kontras. Reklamasi pesisir kota makassar misalnya yang nantinya akan berdiri gedung – gedung dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. jika dilihat lebih luas lagi reklamasi justru akan menutup akases terhadap nelayan kecil menimbun tempat pencarian keran. Di sinilah akses yang bersebrangan akan di perdebatkan disisi lain pemerintah membuat kebijakan untuk sebuah akses kapital yang skala besar akan tetapi menutup akses terhadap masyarakat nelayan dan pencari keran yang berada di pesisir.

Jika kembali kepada penyerapan tenaga kerja, bahwa ekspansi kapital akan menyerap tenaga kerja justru akan semakin memperjelas letak persebrangan antara pengusaha kelas kakap dan mayarakat miskin dimana mayoritas penyerapan tenaga kerja yang akan di serap hanya tenaga yang berpendidikan, lantas sampai di mana kemudian masyarakat miskin mampu mengenyam pendidikan untuk di serap kedalam dunia kerja yang di janjikan oleh pengusaha kelas kakap.
Pembangunan yang menutup akses ekonomi dan tempat tinggal, keterjangkauan terhadap akses publik seperti pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya akan semakin menjerat masyarakat kedalam jurang kemiskinan yang disisi lain pembangunan justru membuat segelintir orang terus melipat gandakan hartanya yang melimpah.

Pertanyaan atas ketidak adilan

Maka dengan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan yang 6,06%, akan tetapi angka kemiskinan yang terbilang stagnan. jelas pertumbuhan ekonomi bukanlah untuk rakyat miskin akan tetapi ada proses akumulasi dari pengusaha kelas kakap. Seiring dengan akumulasi dari pihak tertentu kesenjangan akan terus terjadi bahkan akan terus meningkat. Karena pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan pro dengan pengusaha kelas kakap. Lalu kepada siapa rakyat miskin terwakili kepentingan ekonominya? Bukankah suara pengusaha dan suara rakyat miskin sama nilainya dalam pemilihan Umum ?

Penulis: Nurdiansyah Bur
Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
Jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2012