Fosis-UMI: Rezim Otoriter di Era Reformasi

Makassar, Cakrawalaide.com- Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno lengser ditangan Soeharto atau dikenal Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967. Diawal Kepemimpinan Soeharto, pemerintah membuka keran investor asing menanam modal untuk menggali kekayaan alam Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No 1 tahun 1967. Akibatnya pihak asing dengan leluasa masuk mengeksploitasi sumber daya kekayaan alam Indonesia secara masif. Perusahaan Freeport milik Amerika merupakan bangsa asing pertama yang menggeruk tanah air. Hasil olahan SDA Indonesia bukan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun rakyat Papua secara khususnya, melainkan kepentingan asing untuk melipat gandakan modalnya.

Selama pemerintahan orde baru yang dinilai sangat otoriter, terdapat banyak pelanggaran atas Hak Asasi Manusia melalui instrumen aparatus negara, seperti peristiwa G30S Pembataian PKI saat itu dikomandoi Soeharto pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, Penembakan Misterius (Petrus) oleh aparat terhadap orang bertato dan berambut gondrong, penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis perempuan Marsinah tahun 1993, tragedi April Makassar Berdarah (AMARAH) menewaskan 3 (tiga) Aktivis Mahasiswa tahun 1996, Tragedi Trisakti tahun 1997 menewaskan 4 (empat) Aktivis Mahasiswa, tragedi Semanggi I menewaskan 18 Aktivis Mahasiswa dan Tragedi Semanggi II menewaskan 11 Aktivis Mahasiswa serta masih banyak deretan pelanggaran HAM lainnya yang sampai saat belum diusut tuntas oleh negara.

Selama pemerintahan rezim otoriter orde baru, masyarakat diintimidasi oleh bayang-bayang moncong senjata, penculikan kerap terjadi ketika berkumpul diskusi mengenai negara dan penangkapan secara paksa ketika menyuarakan aspirasi mengkritik kekuasaan pemerintahan orde baru. Sehingga kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat diadakan secara sembunyi-sembunyi lantaran keran demokrasi dijahit serapat-rapatnya oleh rezim orde baru.

Saat krisis finansial yang melanda Asia tahun 1997, di Indonesia mengalami kondisi krisis terekstrim sehingga membuat Rezim Orde Baru runtuh tahun 1998 atas desakan gelombang massa dari berbagai daerah se-Indonesia menuntut agar turunnya Soeharto dari kekuasaannya. Berawal dari krisis ekonomi sehingga menimbulkan efek bola salju dalam bidang sosial dan politik.

Namun, luapan kemarahan masyarakat yang meledak tahun 1998 bukan aksi spontan berangkat dari krisis ekonomi, namun luapan amarah yang sudah dipupuk selama masa kepemimpinan Soeharto kurang lebih 32 tahun.

Dihari momentum reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei, Forum Study Issu Strategis (FOSIS) Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati hari kejatuhan orde baru Reformasi menggelar aksi demonstrasi dengan longmarch keliling kampus, Senin (22/05).

Terlihat bentangan di spanduk yang bertuliskan “Lawan Rezim Otoriter dan Wujudkan Keadilan Sosial.”

Walaupun rezim orde baru sudah runtuh 19 tahun silam, tetapi watak otoriter masih eksis di era reformasi sekarang ini. Terlihat dalam ranah perguruan tinggi (Pendidikan) masih nampak praktik pembungkaman demokrasi, 3 (tiga) Mahasiswa Universitas Islam Makassar (UIM) diberikan surat drop Out (DO) lantaran menanyakan masa jabatan rektor selama 3 (tiga) periode. Tegas Darjat Def selaku koordinator lapangan aksi.

“Setiap tahunnya pada momentum AMARAH tanggal 24 April, pihak kampus selalu mengeluarkan Fatwa larangan berunjuk rasa, padahal ini sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3” lanjutnya.

Semangat reformasi kian tercederai atas tindakan represifitas oknum aparat menangkap dan mengkriminalisasi 3 (tiga) mahasiswa Medan saat menyuarakan aspirasi di Hari Pendidikan Nasional.

Adapun beberapa aksi tuntutan dalam pernyataan sikap FOSIS-UMI yaitu Stop Pembungkaman Demokrasi, Hentikan Represifitas Gerakan Rakyat, Usut Tuntas Pelanggaran HAM, Cabut Undang Undang Penanaman Modal Asing No 1 tahun 1967, Realisasikan Pasal 33 UUD 1945 dan Wujudkan Pendidikan Gratis untuk semua (Pasal 31 ayat 1-5).

Penulis : 1st-Ryo

Red. Anja