Gerak IWD Sulsel Gelar Aksi 16 HAKTP, Menilik Pelangggaran HAM Serta Dampak Kebijakan Terhadap Perempuan

Makassar CakrawalaIDE.com Aliansi Gerakan Rakyat International Woman’s Day Sulawesi Selatan (Gerak IWD Sul-Sel) memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) dengan menggelar aksi kampanye yang bertepatan saat peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, kegiatan ini menyoroti dampak berbagai proyek pembangunan dan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan Perempuan, Nelayan, Buruh, serta kelompok rentan lainnya. Aksi dimulai dari kampus Universitas Muslim Indonesia dan Fly Over, Selasa (10/12/2025).

Icha selaku Jenderal Lapangan (Jendlap) menjelaskan bahwa tujuan dari aksi ini adalah momentum HAM sekaligus menjadi rangkaian terhadap 16 HAKTP yang diperingati sejak tangal 25 November hingga 10 Desember. Sebab begitu banyak kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan mulai dari kekerasan seksual, ketidakadilan gender, hingga beban ganda yang dialami akibat kebijakan yang dilegitimasi oleh negara.

“Peringatan HAM maupun 16 HAKTP itu jadi ruang masyarakat atau ruang gerakan sipil untuk menyuarakan situasi dan persoalan yang terjadi di hari ini,” jelasnya.

Anggi selaku perwakilan dari solidaritas perempuan Anging Mammiri (SP AM) mengujarkan bahwa kebijakan pembangunan yang ada di Sul-Sel secara tidak langsung berkontribusi terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan, proyek reklamasi di pesisir Makassar dan Pembangunan Newport telah menghilangkan ruang hidup bagi mereka. Ruang produksi yang sebelumnya menjadi tempat untuk mencari nafkah turut berdampak hingga beban ekonomi rumah tangga semakin berat. Selain itu, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Tamalanrea juga dilakukan tanpa melibatkan perempuan dalam proses perencanaan maupun sosialisasi, sedangkan perempuan adalah kaum pertama yang akan terkena dampak akibat perubahan lingkungan karena dilekatkan dengan peran-peran  perawatan seperti di dapur atau domestifikasi.

“Ketika ekonomi itu melemah atau sumber ekonomi itu hilang maka perempuan yang harus berpikir keras bagaimana kebutuhan keluarga itu terpenuhi. Bagaimana nasi tetap ada di dapur, bagaimana air tetap ada di rumah, bagaimana anak-anaknya tetap sekolah, anak-anaknya tetap makan” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kekerasan bisa dilihat dari kebijakan yang tidak adil gender, kebijakan pemerintah yang harus dipertanyakan bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual, dan relasi kuasa yang bermain di dalamnya bisa di lihat dari posisi laki-laki dan perempuan, posisi dosen dan mahasiswa, hingga posisi antara suami dan istri.

“Jadi semua aspek mau itu di kampus, rumah tangga, tempat kerja makanya kekerasan itu sering kali terjadi bahkan di ruang-ruang publik sekalipun,” tegasnya.

Ibheq selaku massa aksi juga menuturkan harapan mengenai aksi tersebut bahwa semoga apa yang sedang diperjuangkan bisa menjadi kenyataan dan teman-teman perempuan itu kemudian mendapatkan ruang aman.

“Karena semua orang berhak mendapatkan haknya termasuk hak keamanan nya sebagai manusia” tutup Ibheq.

Penulis: Nursyafika Utami

Redaktur: Qhaerunnisa