Hari Pendidikan Semakin Dekat dan Pendidikan Tak Kunjung Gratis

Penulis: Ugi & Ari Anugrah

Dua hari menuju Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS). Menjelang waktu berbuka puasa, pukul 16.00 WITA Anggi berada tepat di bawah Fly Over jalan Urip Sumohardjo. Nampak jelas ia sedang kelelahan. Didekatnya terlihat kumpulan pemuda yang mengaku sebagai pelajar seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Ada yang membentangkan spanduk, ada juga yang mengeluarkan kumpulan kertas dan kain merah. Tulisan spanduk itu menuntut terkait “Wujudkan Pendidikan Gratis”.

Anggi merupakan salah satu peserta pengunjuk rasa saat itu. Ia kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2015. Memasuki situasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 perekonomian semakin terpuruk. Angga mengaku adanya perubahan status ekonomi orang tua mahasiswa. Salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dialami banyak Orang tua/wali Mahasiswa dan menyebabkan banyak pula dari mereka yang terpaksa berutang, bahkan ada yang menggadai tanah sendiri. Karena orang tua/wali yang terdampak selain memikirkan biaya pendidikan anaknya, mereka juga sudah kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Hal itulah yang kemudian membuat Anggi mulai ikut dalam setiap aksi-aksi menuntut pendidikan gratis selama pandemi. Ia tidak membayar biaya kuliahnya dengan alasan: itu adalah langkah politik yang secara langsung akan mengganggu kestabilan administratif institusi.
“Hal ini untuk membangun bergaining yang signifikan untuk mewujudkan pendidikan gratis”, katanya.

Setelah itu, ia segera menuntut ke Kampusnya dan Pemerintah untuk menggratiskan biaya kuliah selama pandemi. Untuk itu ia harus mengajak teman-temannya bergabung dan ikut menuntut pendidikan gratis. Karena semakin banyak yang sadar akan semakin besar gerakan massa sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan kebijakan. Akibat dari pemogokan itu, di Kampus Anggi, pada penghujung semester tahun 2020 cukup kualahan karena kurang lebih 7000 mahasiswa tidak membayar di semester akhir 2020. Pihak kampus memberikan ultimatum kebijakan: semua orang dapat mengurus pemotongan 50% dari total UKT, “padahal sebelumnya banyak kriteria yang harus disediakan terlebih dahulu”, terangnya.

Ketika menuntut pendidikan gratis selama pandemi, Anggi dan pelajar lainnya rutin melakukan aksi demonstrasi di tempat-tempat strategis di kota Makassar.

Saat menuju titik demonstrasi ia mulai membentangkan spanduk-spanduk nyeleneh menyinggung Rektor dan Menteri pendidikan. “sekarang krisis, biaya pendidikan mahal, pendapatan nol, rektor kemana? Nadiem kemana?”.

Jumat 29, April 2021 (dua hari menjelang HARDIKNAS), pendidikan tak kunjung gratis. Aksi demonstrasi rutin menuntut Pendidikan Gratis itu kembali dilakukan. Menurut Anggi, “kondisi pandemi hanya stimulan terungkapnya kembali masalah yg sebenarnya sudah kita hadapi jauh sebelum pandemi. Bahwa pendidikan tinggi hanya milik orang yang memiliki modal, bukan untuk seluruh masyarakat”, ungkapnya.

Di hari yang sama, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anggi, HUMAS aksi juga menyampaikan bahwa saat ini pendidikan telah berangkat dari neoliberalisme, yang menghasilkan berbagai kebijakan di Indonesia, salah satunya yang terkait dengan pendidikan ialah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No 6 Tahun 2020. Menurutnya “Yang terbaru itu terkait permendikbud no 6 thn 2020 nah disitu jelas ki bahwa Terutama di Perguruan tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) tertambah ki daya tampung untuk mandiri”.

“Berdasarkan PERMENDIKBUD tersebut mengapa pendidikan dinilai telah di persempit aksesnya?, nah itu yang kami sasar. Bagimana pendidikan saat saat ini mempersempit aksesnya terhadap orang orang atau warga negara terutama orang-orang yang miskin”, tambahnya.

Saat petang tiba, Anggi dan massa aksi lainnya mulai membubarkan aksi demonstrasi yang dilakukan. Adzan magrib pun berkumandang dan mereka terlihat melakukan buka puasa bersama dengan sederhana. Air mineral menjadi pelepas dahaga saat itu. Tapi tidak dengan pendidikan gratis.

Editor: Nunuk