Kegalauan PTIS dan Harapan Peningkatan Mutu Pendidikan
Makassar, cakrawalaide.com – institusi pendidikan tinggi swasta, selain mempunyai masalah minimnya alokasi anggaran pemerintah, dan akreditasi yang cenderung terhambat, ternyata mempunyai hambatan yang lebih besar, yaitu adanya dua badan koordinasi yang sama – sama menaungi institusi pendidikan tinggi swasta yaitu Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais)
Menurut Rektor Universitas Islam Indonesia Harsoyo yang ditemui di Musyawarah Nasional Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (Munas BKS – PTIS) mengungkapkan bahwa Kopertais dan Kopertis menjadi hambatan besar bagi perguruan tinggi yang mempunyai kurikulum ilmu umum dan ilmu agama, sehingga kampus diharuskan mempunyai dua petinggi yang masuk dalam kedua badan koordinasi tersebut, jurusan-jurusan umum masuk ke Kopertis dan jurusan-jurusan keislaman masuk dalam Kopertais.
Hal ini menjadi masalah, disamping itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) yang berada di bawah Dikti Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga perguruan tinggi yang punya basis ilmu keislaman sulit untuk menentukan mengikuti aturan yang dijadikan acuan.
“kami kemarin telah menemui Kementerian Agama menanyakan tentang perihal koordinasi ini, karena setelah masuk BAN – PT dan karena jurusan-jurusan keislaman dibawah Kementerian Agama, itu semua dosen Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) nya dihapus seolah tidak punya dosen dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) nya” katanya
Lain halnya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) yang telah jelas berada dibawah Kementerian Agama, universitas – universitas seperti UII dan UMI mempunyai hambatan disitu, karena harus dua kementerian yang harus dilewati
Namun pihak kemendiknas dan kemenag sama-sama mengakui adanya koordinasi dalam hal ini, “hal ini yang kemudian ditunggu kepastiannya” tambahnya
Sedangkan Menurut Rektor Universitas Iqra Buru Ishaq Tan mengatakan peningkatan mutu pendidikan nasional justru akan semakin berkembang jika semua perguruan tinggi berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, karena kebijakan politik nasional alokasi anggaran pendidikan dari APBN adalah 20 % dan sangat baik jika hanya satu yang mengurusinya berhubung tata kelola pendidikan yang terus dibenahi dan dievaluasi.
Ia juga melihat bahwa selain adanya dua badan koordinasi, masalah strategis PTIS terutama di kawasan timur Indonesia seperti di Maluku adalah angka partispasi kasar terhadap pendidikan yang cenderung rendah yaitu kisaran 17% hal ini menurut Ishaq Tan adalah tantangan bagi PTIS untuk mendongkrak mutu pendidikan.
“partisipasi pendidikan 17% artinya 100 orang yang tamat sekolah menengah, hanya 17 orang yang lanjut ke pendidikan tinggi. Terlebih lagi, Maluku urutan provinsi ke empat untuk tingkat penduduk miskin terbanyak Indonesia” katanya
Hal ini sangat kontras dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional yang menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambuatannya pada pembukaan Munas – PTIS adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional agar dapat bersaing secara global.
Ishaq Tan juga berharap bahwa dengan gabungnya Universitas Iqra Buru dalam BKS – PTIS dapat membangun jejaring menukar informasi, berdiskusi, juga berkoordinasi tentang pengelolaan perguruan tinggi swasta yang baik.
TIM MUNAS
Red ; Ayie
