Habis Pemilu, Terbitlah Pelanggaran HAM

“Siapapun pemenangnya rakyat tetap jadi tumbal”

Hal yang terjadi beberapa hari ini sangat disayangkan, aksi massa besar-besaran terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Pontianak (Kalimantan Timur), Medan (Sumatera Utara), Sampang (Madura), Paniai (Papua). Namun perlu kalian ketahui, kejadian tersebut tidak sama sekali menguntungkan rakyat, meskipun salah satu dari mereka menang, rakyat tetaplah menjadi tumbal dari kerakusan tahta para elite politik, para partai koalisi kedua pasangan calon (Paslon) lagi sibuk mencari tempat pendaratan yang tepat, agar nantinya mampu mendapatkan jatah jabatan di pemerintahan.

Penolakan terhadap hasil rekapitulasi nasional pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) pukul 00:33 WIB, yang memenangkan kubu 01 berujung pada aksi besar-besaran yang dilakukan para pendukung 02. Hal tersebut mengakibatkan ratusan korban luka-luka, dan 7 orang meninggal usai aksi tersebut. Tak hanya korban berjatuhan sarana dan prasarana ikut hancur yang akan mengakibatkan kerugian besar pula.

Saling Mencuci Tangan

“Ketika satu tangan mencuci tangan yang lain, mereka berdua menjadi kotor,” demikian yang dikatakan Sigmund Graff. Jika ditinjau apa yang terjadi sekarang, kita melihat para elite politik dan aparat saling mencuci tangannya masing-masing, namun tentu saja hal tersebut membuat keduanya kotor. Apa yang diungkapkan Humas Polri M Iqbal pada Selasa (21/5/2019) “Tidak ada peluru tajam. Kami pastikan, jadi kalau ada penembakan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri,” (dikutip dari Tribunnews.com).

Seakan – akan mengetahui apa yang terjadi dilapangan nantinya, para petinggi langsung mencuci bersih tangannya. Tak hanya dari pihak aparat pengamanan, dari para elite politik juga enggan mengakui kejadian tersebut seperti yang diungkapkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02 yang tidak mengakui massa aksi tersebut.

Hingga saat ini para elite politik dan aparat di negeri tercinta kita ini, tidak mau sama sekali mengakui apa yang mereka perbuat meskipun banyak media-media memberitakan terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Saling melemparkan dan mencuci tangan merupakan salah satu ciri orang yang tidak mampu diberikan kepercayaan, karena merekalah orang-orang dikepala mereka hanya ada tahta serta uang.

Demokrasi Pincang Di Bumi Pertiwi

Ketika kita berbicara tentang demokrasi, maka yang terlintas dalam kepala “dari rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat”, bukannya berbicara monoton terhadap Pemilu, yang sering menjadi sesuatu yang sakral bagi mereka para elite politik bersama para alat dalam merekontruksi pola fikir masyarakat, tapi demokrasi berbicara tentang bagaimana setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya selalu pro terhadap rakyat. karena rakyatlah yang merasakan langsung kebijakan tersebut, bukan malah menyempitkan artian demokrasi sesungguhnya seperti halnya yang dikatakan Goebbels “Kebohongan yang dikampanyekan terus-menerus dan tersistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan! Sedangkan kebohongan sempurna adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja” akibat dari relasi media dan penguasa hari ini mampu menutupi hak rakyat dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik, padahal hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat 3 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat/aspirasinya,”. Jikalau unsur diatas sudah tidak dijalankan oleh sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, apalagi hal tersebut merupakan sebuah keharusan sebuah instansi harus tunduk pada aturan tersebut, tapi apa yang terjadi di Indonesia menggambarkan seberapa pincang demokrasi kita. Apa yang terjadi di Filipina dalam menggulingkan demokrasi oleh Ferdinand Marcos pada 1972, dan Kudeta yang terjadi pada 1965 yang menimbulkan 700.000 korban jiwa dari kubu Partai Komunis Indonesia, buruh tani, aktivis NGO, dan pelajar hanya dalam beberapa bulan, yang dimana Presiden Soekarno digulingkan oleh Soeharto melalui sokongan militer, serta upaya masyarakat sipil bersama kaum pelajar menggulingkan kembali Soeharto pada 1998, karena banyak melalukan praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Seakan-akan menjadikan rakyat sebagai musuh, memukul dan mencederai serta menghilangkan nyawa mereka, hanya karena sebuah pemilu, sangatlah mencederai nilai HAM. Apalagi banyak dari mereka merupakan korban dari hegemoni yang dilakukan para manusia-manusia yang rakus akan kekuasaan.

HAM Tidak Berlaku Bagi Aparat Kepolisian

Jika kita mengingat apa yang dikatakan Kapolda Metro Jaya Jendral Tito Karnavian pada Senin (2/11/2015) “Saya tidak setuju, bahwa polisi tidak menggunakan kekerasan, kalau tidak diberikan hak melakukan upaya paksa, kerja polisi tidak jalan,” Ujarnya saat konferensi pers (dikutip dari Tempo.co).

Apakah memang polisi tidak mampu lagi melakukan pelayanan dan pengamanan tanpa melegalkan kekerasan, seperti yang terjadi di beberapa daerah hari ini? Lantas apakah aparat sudah tidak lagi menghargai nyawa dan harkat serta martabat seseorang seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 4 “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau diduga telah dilakukan oleh seseorang tau orang ketiga, atau untuk satu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik”.

Para aparat, elite politik, dan juga siapapun yang berkepentingan haruslah bertanggung jawab terkait apa yang terjadi hari ini, jangan malah bersembunyi, lalu melihat para korban berjatuhan di beberapa daerah, mereka manusia, bukan hewan yang kalian peralat dan menghilangkan nyawanya.

Pesta demokrasi yang elite politik banga-banggakan, mampukah menyembuhkan dan menghidupkan kembali para korban yang berjatuhan? Semoga tidak ada lagi korban yang berjatuhan dan mengakhiri konflik, karena hal tersebut sangatlah merugikan kami (masyarakat), membohongi kami, dan membatasi ruang kami untuk mengetahui berita saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan para aparat bersama cukong-cukong penguasa beserta para elite politik tak tahu malu akan tingkah laku mereka, dan segera usut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi.

Penulis:  Shim

Red: Anshari