Liberisasi Migas yang Tak Kunjung Henti

0
Aliansi Mahasiswa Yang mengatas namakan FOSIS (forum study isu - isu strategis) menolak liberisasi dalam sektor migas / Foto Tim Dokumentasi Aksi
Aliansi Mahasiswa Yang mengatas namakan FOSIS (forum study isu – isu strategis) menolak liberisasi dalam sektor migas / Foto Tim Dokumentasi Aksi

Makassar, Cakrawalaide.com Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Study Isu – Isu Strategis melakukan aksi long march dari kampus II UMI menuju fly over, terkait liberisasi dalam sektor migas yang diduga dilakukan oleh pemerintah Kamis  (09/04).

Pemerintah diduga tak mampu lagi mengelolah sumber daya alam (minyak bumi) terkait liberisasi yang terjadi dinegeri ini. Sehingga pemerintah meminta bantuan kepada Negara lain untuk mengelola sumber daya alam (minyak bumi) tersebut, kemudian sumber daya alam itu dijual kembali dengan harga yang sangat irasional bagi masyarakat menengah ke bawah secara khusus.

Baru – baru ini tabung Gas 12 kg naik, dan kemudian bulan Maret kemarin, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menaikkan harga LPJ 3 kg yang notabenenya disubsidi oleh Negara sejak konversi minyak ke gas pada tahun 2006. Sebagaimana yang kita ketahui bersama penggunaan gas LPJ 3 kg mayoritas digunakan oleh masyarakat menengah kebawah.

Menurut Koordinator Lapangan, Aming, kedaulatan energi kita seakan-akan sirnah dengan segala bentuk kebijakan di sektor migas yang sangat liberal. “Ekonomi kita adalah ekonomi konstitusi, maka liberalisasi sector migas merupakan wujud pemerintah yang setengah hati dalam mengemban visi kedaulatan energy” tambahnya.

Harga LPJ 3 Kg dipusat Rp.13.000,- menjadi Rp.15.500,- pertabung dipengecer seharusnya harga tabung gas dipusat setara dengan harga dipengecer. Belum lagi harga LPJ 3 kg di daerah – daerah itu lebih melambung lagi dari pada harga dipusat, seperti didaerah Kab. Bone Rp.17.000, -belum lagi didaerah – daerah yang lain. Pemerintah seharusnya lebih memperketat pengawasan di tengah – tengah kesemrawutan dalam proses distribusi tabung LPJ 3 Kg .

Hal ini juga diduga rentan terjadinya indikasi korupsi dengan cara state capture (kartel yang dilakukan pada sektor masyarakat kecil yang hanya akan diberikan kartu berisikan Rp. 40.000 – Rp. 45.000 perbulannya. Namun seolah – olah pemerintah berkacamata kuda yang enggan melihat dengan kacamata lain dikarenakan kenaikan LPJ 3 kg yang tentunya harga barang pokok lainnya juga ikut naik.

 

Penulis : Andi Darwis
Red         : Cakar_Ayam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *