Menggalang Tuntutan Buruh di Pemerintahan Baru

IMG00178-20141019-0947
massa aksi di bawah jembatan fly over Makassar, Minggu(19/10) / foto: Bur

Makassar, cakrawalaide.com – Tuntutan terhadap kesejahteraan buruh terus disuarakan, rezim yang terpilih diharapkan dapat memenuhi tuntutan kenaikan upah buruh dan beberapa tuntutan lain yang dianggap gagal terpenuhi pada rezim-rezim terdahulu. Beberapa serikat hingga tingkatan konfederasi buruh siap mengawal kebijakan presiden Joko Widodo tentang perburuhan. Tanggal 20 Oktober 2014 Joko Widodo bersama Wakilnya Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Momen ini dianggap paling pas untuk menyuarakan gugatan buruh.

Menilai pasnya momen pelantikan kepala negara untuk menyuarakan tuntutan kesejatreaan buruh. Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN), bersama beberapa organisasi Mahasiswa seperti, Komunitas Mahasiswa Marginal (KOMUNAL), Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Front Mahasiwa Demokratik dan Front Mahasiswa Kerakyatan (FMD-FMK), Kongres Perjuangan Organisasi dan Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), melakukan demonstrasi di Fly Over, Makassar dengan ragam tuntutan perihal kesejahteraan buruh kepada pemerintahan baru, Minggu (19/10).

Menggalang kembali tuntuan buruh terhadap pemerintahan baru tidak hanya terjadi di Makassar, tuntutan ini serentak disuarakan diberbagai kota seperti Medan, Samarinda, Indramayu, Cirebon, dan Kawasan Jabodetabek seperti, Jakarta, Tanggerang dan Bekasi. Hal ini adalah bentuk gerakan buruh untuk mengingatkan kembali kepada negara, bahwa kesejateraan kaum buruh belum terpenuhi dan masih banyaknya kekerasan korporasi dan pelibatan alat-alat negara disetiap perjuangan buruh diberbagai kota. Tak hanya tuntutan ekonomi yang disuarakan buruh, penolakan terhadaap perampasan hak demokrasi lewat UU Pilkada, isu lingkungan seperti perampasan lahan telah menjadi isu turunan yang terus digalang dibeberapa daerah. Adapun tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi adalah:

  1. Tuntutan Upah Riil Nasional Tahun 2015 sebesar Rp. 4,5 Juta, minimal untuk buruh lajang.
  2. Penolakan atas UU Pilkada dan Penuhi Demokrasi sejati untuk kaum Buruh dan Rakyat
  3. Penolakan atas rencana kenaikan BBM
  4. Bangun persatuan gerakan buruh dan bangun Konfederasi Buruh Alternatif
  5. Bangun alat politik kelas buruh sebagai senjata utama perubahan mendasar.

Menurut Amri Al Ghowawi, Humas dalam aksi ini, mengatakan bahwa momen pelantikan kepala negara perlu dimanfaatkan untuk menyuarakan tuntutan terhadap permasalahan kaum buruh selama ini, mengingat selama sepuluh tahun pemerintahan SBY – Boediono tak memberikan perubahan atas kesejahteraan buruh. “Aksi ini juga merupakan pergerakan awal yang dilakukan, mengingat besok adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, yang jangan sampai bahwa Jokowi-Jk tidak memberikan solusi tapi malah memberikan polusi” ujarnya

Massa aksi juga mengampanyekan kepada rakyat, bahwa tidak lama lagi pemerintahan baru akan terbentuk, dan salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan adalah Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti rezim-rezim sebelumnya Kenaikan harga BBM merupakan respon pemerintah terhadap pembekakan dana APBN akibat besarnya subsidi rakyat.

Penulis: Bur Tho Kalao-Lao/Ayie
Red: Her

redaksi

One thought on “Menggalang Tuntutan Buruh di Pemerintahan Baru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.