Menolak Kebijakan Pemerintah; Efisiensi Anggaran Yang Berdampak Langsung Pada Sektor Pelayanan Publik

Makassar CakrawalaIDE.com, Dibawah awan hitam dan ditengah gerimisnya hujan, Mahasiswa Makassar menggelar aksi demonstrasi serentak di Jln. Urip Sumoharjo dengan tema Indonesia Gelap Adili Prabowo, menuntut kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada sektor pelayanan publik yang vital, Senin (24/02/2025).

Jendral Lapangan (Jenlap) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Inpres intruksi presiden nomor 1 tahun 2025. sangat merugikan rakyat dimana itu semua berdampak langsung kepada sektor pelayanan publik.

“Kebijakan pemerintah yaitu kebijakan Inpres intruksi presiden nomor 1 tahun 2025, dimana dia mengefisiensikan semua anggaran yang ada baik dari pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum lainnya toh itu tidak efisien bagı kamı bagi rakyat,” jelasnya.

Lanjut ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran yang nantinya di alihkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu membuat satu keluarga tidak bisa makan di malam harinya.

“Dengan adanya kebijakan makan gratis dengan efisiensi anggaran juga itu membuat satu keluarga tidak bisah makan malam “tegasnya.

Dikutip dari selebaran, program MBG itu sendiri sampai saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak mendapatkan klarifikasi dari pemerintah, dipandang dari sisi kesehatan, program MBG sendiri tidak memberi jaminan, rata-rata anggaran per sekali makan adalah 10.000. apakah program ini benar-benar menjamin asupan gizi yang memadai, atau hanya sekedar memenuhi kuantitas dengan kualitas ala kadarnya.

Salah satu massa aksi menjelaskan, selama ini kebijakan pemerintah tidak pernah berpihak pada rakyat, banyaknya kasus penindasan, dan perampasan hak, seperti halnya yang dialami warga Bara-baraya yang selama ini berjuang dari bayang-bayang penggusuran.

“Kebijakan-kebijakan yang telah di berikan oleh presiden Prabowo Gibran tidak membantu rakyat miskin ataupun rakyat menengah contoh kasus yang bisa kita ambil adalah kasus Bara-baraya juga yang tertindas yang akan tergusur dengan kebijakan kebijakan itu,” ujarnya.

Jenlap menegaskan aksi demonstrasi akan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat ini akan terus berlanjut sampai pemerintah melirik tuntutan kita.

“Yaa demonstrasi ini akan selalu dilakukan sampai kita betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kota makassar baik itu dari kepolisian maupun pemerintah daerah kota makassar” jelas Jenlap.

Di tengah berbagai persoalan pelanggaran Ham, Demokrasi, dan kebijakan Inpres intruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Yang saat ini sedang berlangsung kami mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah, yang pertama pemerintah mencabut intruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Tentang efisiensi anggaran, kedua melakukan evaluasi program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna, ketiga menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup, dan perizinan tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penulis: Sofyan Effendi

Redaktur: Sudirman Rasyid