Pendidikan Rp 0

Penulis:Rachim_Syahrabi

Terlihat seorang lelaki berotot kekar dengan tinggi badan sekitar 160 cm, mengenakan baju sobek dengan kulit hitam kering berjalan kearah kerumunan. Sambil memikul koper di bahu kanannya dan sebuah ransel yang dijinjing di tangan kirinya. Lelaki itu mengaku berusia 21 tahun, ditengah riuhnya pelabuhan saya terus menggali tentang dirinya. Dia mengaku anak semata wayang, ayahnya sakit dan ibunya mengalami gangguan jiwa.

Dia mengaku tamat di bangku SD, setelah itu mengikuti jejak ayahnya menjadi kuli pelabuhan. “siapa yang tidak mau lanjut sekolah. Hanya saja kapal di sini adanya pagi sampai siang. Bapak ku bisa menghidupi keluarga dengan pekerjaan ini, kampus juga terlalu mahal mau ambil uang dari mana, lebih baik saya lanjutkan pekerjaan bapak saja,” jawab si kekar saat ku tanya soal sekolah. Terlepas dari kerja kerasnya, inilah potret kemiskinan yang absolut.

Sumber kemiskinan adalah kebodohan, dan terus akan berlanjut jika persoalan dasarnya tidak diselesaikan. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 berbunyi, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Apakah benar sadar dan terencana? Sebab carut marut dunia pendidikan makin kompleks, mulai dari kualitas yang tak terjamin sampai mafia dana pendidikan.

Setiap pemimpin mengaku berhasil mengurusi sektor pendidikan. Entah itu benar atau hanya sekedar klaim. Yang jelas kita tentu tak mudah percaya sebab klaim keberhasilan sering kali digunakan untuk entertaint. Realitas juga agaknya berbeda dengan klaim keberhasilan.

Survei Program for International Student Assessment (PISA) atau program penilaian siswa internasional, survey ini di lakukan tiga tahun sekali di 79 negara dengan menilai kemampuan matematika, sains dan membaca, survey terakhir tahun 2018 dirilis pada 03/12/2019, Indonesia berada di peringkat ke 71 dari 79 negara untuk sains, peringkat 73 untuk Matematika, dan 74 untuk literasi. (sumber: detiknews).

Itulah kualitas siswa yang akan masuk perguruan tinggi. Sebelum masuk perguruan tinggi beberapa dari mereka mengikuti bimbingan belajar (bimbel). Entah apa tujuan spesifiknya, yang jelas menurut saya banyaknya siswa yang masuk bimbingan belajar adalah bukti pendidikan 12 tahun gagal.

Tidak semua dari mereka bisa mengikuti bimbingan belajar sebab biayanya tak murah. Disinilah masalahnya, seiring perkembangan zaman pendidikan menjadi hal yang wajib. Berapa pun biayanya orang tua akan siapkan. Maka bisnis pendidikan adalah bisnis yang minim resiko.

Masalah biaya belum selesai sampai di situ. Masuk  di sebuah Universitas tidak gratis, Kampus diakreditasi, pendidik disertifikasi, ruang kelas standar kamar Hotel Bintang 5, mines tempat tidur, Membuat biaya masuk perguruan tinggi mahal. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2018 oleh BPS. Rata-rata total biaya pendidikan untuk tingkat Pendidikan Tinggi (PT) sebesar Rp 15,33 juta. Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/09/semakin-tinggi-sekolah-kian-mahal-pula-biaya-pendidikan .

Angka itu terlalu besar, sebab APBN untuk sektor pendidikan mencapai angka Rp 500 triliun per tahun. Masalah pendidikan tidak sekedar merancang kurikulum pendidikan, membangun ruang kelas. Melainkan melindungi Rp 500 triliun dari mafia pendidikan. Sebab agaknya kerja kolektif mafia pendidikan dikerjakan dengan sistemtis dan terencana, mulai dari Kemendikbud, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan sampai ke sekolah. Bagaikan Dari hulu sampai hilir.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 425 kasus korupsi dana pendidikan sepanjang tahun 2005 – 2016. Dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap mencapai Rp. 55 miliar. (sumber kompas.com 17/05/2016).

Sejak awal, Jokowi agaknya punya visi besar di sektor pendidikan. Usaha itu dimulai dengan menjadikan Anis Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Menghilangkan masa orientasi siswa yang kerap berujung anarkis, sampai program mengantar anak ke sekolah di hari pertama adalah terobosan menteri Anis, namun agaknya bukan itu yang diingingkan tuan rumah istana negara. Anis Baswedan pun diReshuffle dari kabinet kerja.

Muhadjir Effendi menjadi pengganti Anis di kabinet kerja. Religius, nasionalisme, gotong royong, integritas dan kemadirian adalah 5 poin menteri Muhajir dalam upaya penguatan pendidikan karakter. Menerbitkan 661 buku cerita jenjang SD, SMP, SMA/SMK, serta membangun 102 kampung literasi di klaim sebagai keberhasilan era kepemimpinan Jokowi-JK dibawah tanggung jawab menteri Muhadjir di sektor pendidikan. Meskipun kita berada di peringkat 74 dari 79 negara menurut survey PISA, itu tak membuat klaim keberhasilan di tarik.

Diperiode kedua, Jokowi kembali berjudi dengan menempatkan mentri Nadiem Makarim di sektor pendidikan. Tentu ada harapan besar, bahwa menteri Nadim bisa menjamin kesiapan siswa dalam menghadapi gejolak hidup abad 21.

Dengan gagasan link and macth bahwa apa yang dilakukan dalam institusi pendidikan adalah apa yang di butuhkan pasar kerja. Selain itu Menambahkan peran teknologi di 300 ribu sekolah untuk mendukung pembelajaran 50 juta murid.

Tiga orang menteri silih berganti didua periode, tak ada satu pun yang berkomitmen menyelesaikan persoalan mafia pendidikan. Memasukkan teknologi di 300 ribu sekolah, itu bukan projek yang kecil. Jika mafia pendidikan tidak dibersihkan, semua akan sia-sia.

Kita tidak bisa menutup mata melihat maraknya kasus korupsi di sektor pendidikan, tender Ujian Nasional (UN) yang dikorupsi, pengadaan komputer UTBK dikorupsi, pembangunan gedung sekolah yang di korup, kepala sekolah yang di tangkap karna skandal dana BOS, sampai jual beli jabatan Rektor, Acap kali menghiasi layar televisi ditengah janji pendidikan bermutu.

Seharusnya diberlakukan asas keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk mempersempit ruang gerak mafia pendidikan. Mestinya mahasiswa membuat sebuah organisasi pelindung dana pendidikan, sebab usaha mencerdaskan kehidupan bangsa juga tanggung jawab mahasisa. Sayangnya usaha mengamputsi nalar kritis dalam perguruan tinggi semakin masif.

Dilemahkannya Lembaga mahasiswa sampai ancaman Drop Out (DO) menjadi senjata. Padahal kita ketahui bersama bahwa Critical Thinking adalah target capaian sistem pendidikan abad 21 Mahasiswa masih terbelenggu dengan ancaman, kaku untuk bergerak. Merasa asing dengan demonstrasi.

Tanpa menyadari bahwa kekakuan itu adalah bentuk dukungan untuk mafia pendidikan. Semakin tenang kampus, semakin leluasa ruang gerak mafia pendidikan. Refolusi pendidikan harus dimulai dari kampus, mahasiswa harus berani memberontak dengan gagasan pendidikan nol rupiah.

Editor : Nandaa