Peningkatan Demokrasi & Pemuda untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Adil di Era 5.0

Penulis : Muh. Akmal 

Makassar, Cakrawalaide.com – Prakemerdekaan Indonesia telah mengalami kolonialisme yang begitu lamanya di perkirakan selama 300 tahun hidup dalam penjajahan dan kolonialisme portugis, belanda, hingga jepang. Pada tahun 1945, Indonesia berhasil keluar dari masa ini melalui gerakan-gerakan pemuda seperti sumpah pemuda 1928 yang terus melakukan konsolidasi-konsolidasi untuk meraih kemerdekaan. Begitu banyak perjuangan begitu banyak darah yang tertumpah demi sebuah kebebasan di negeri sendiri. Kemerdekaan menjadi sebuah cita-cita bersama dari segala elemen-elemen masyarakat saat itu. Jika kita menarik suatu peristiwa perumusan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dijalankan para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Sutan Syahrir dan kawan-kawannya yang memiliki ideologi yang berbeda, contohnya Soekarno yang membawa pemahaman nasionalis, Sutan Syahrir dengan pemahaman sosialis, KH. Hasyim Asy’ari dengan pemahaman agama. Hingga bisa dibayangkan bagaimana rumit dan sulitnya perdebatan kala itu untuk merumuskan sebuah dasar negara ini. Mereka bertarung dengan kemampuan intelektual mereka masing-masing yang menghasilkan sebuah keputusan dasar negara, demokrasi dan lain-lain. Mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan?, menurut Soekarno dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” mengatakan bahwa demokrasi sebagai embrio perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

Demokrasi dipercaya oleh pendiri bangsa sebagai satu cara untuk pemenuhan hak-hak rakyat, pemenuhan keadilan rakyat, kesetaraan manusia sehingga telah menjadi keputusan bersama setelah melewati perdebatan panjang antara pendiri bangsa bahwa demokrasi cocok dianut dan digunakan di indonesia akan tetapi demokrasi yang di atur dan di aplikasikan di Indonesia berbeda dengan demokrasi di Prancis dan Amerika Serikat. Menurut Soekarno dan Moh. Hatta revolusi Prancis dan Amerika hanya menguntungkan beberapa pihak saja seperti di Prancis, revolusinya hanya menguntungkan kaum borjuis hingga meningkatnya sistem kapitalis di Prancis begitupun di Amerika yang sebaliknya.

Demokrasi bertujuan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat, kebebasan memilih pemimpinya, kebebasan memilih jalan hidup sendiri, dan kebebasan memilih wakil-wakil mereka sendiri dalam turunan demokrasi yang disebut dengan pemilu. Sehingga menguatkan alasan di pilihnya sistem demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia.

Hubungan antara pemuda dan usaha mewujudkan demokrasi saat itu sangatlah erat ada banyak darah yang tertumpah, ada banyak semangat membara demi sebuah kemerdekaan dan konsep demokrasi. Kalangan pemuda adalah elemen terkuat serta cikal bakal kemerdekaan dan semangat itu muncul dari sebuah keasadaran dari penderitaan yang sama dialami.

Di era sekarang ini, dengan seiring perkembangan dunia dimana kita memasuki era 5.0 dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi, anak muda harus memahami dan bersaing didalamnya, namun sebetulnya ada poin mendasar yang menjadi refleksi kita sebelum melangkah maju kesana yaitu kesadaran politik. Kesadaran politik bukan hanya tentang memilih kecerdasan  pemimpin tetapi kesadaran akan tanggung jawab sebagai penerus bangsa untuk meneruskan arah bangsa ini. Hal ini seharusnya menjadi sebuah loncatan menghadapi zaman yang setiap waktu akan mengalami perubahan. Ketika pemuda mampu membangun keasadaran politiknya, maka kita mampu mengindentifikasi kebijakan – kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat atau justru sebaliknya. Kesadaran fundamental inilah yang akan di bahas dan diuraikan dalam pembahasan dibawah, serta permasalahan apa yang ada saat ini terkait politik dan sejauh mana kontribusi pemuda perihal politik serta apa solusi untuk permasalahan yang ada dalam politik untuk pemuda.

Realiatas arus politik dan keadaaan pemuda sekarang ini harus menjadi pembahasan utama karena  melihat indeks demokrasi terus mengalami penurunan serta kualitas pemudanya yang semakin turun juga. Jika kita analisis, fakta yang ada terhadap skor indeks demokrasi Indonesia menurut Indeks Demokrasi versi Ekonomic Intelligence Unit (EUI), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flowed democracy). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cenderung meningkat, dari 6,41(2006) menjadi 6,95(2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktausi sempat mencapai 7,03(2015) dan data terakhir mencapai 6,71(2022).

Angka ini tentu saja memperjelas perihal kondisi demokrasi Indonesia saat ini tentu memiliki penyebab-penyebab turunnya indeks demokrasi tersebut. Mengutip dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Dr.Caroline Pascarina,M.si, menyebut kualitas demokrasi Indonesia pada 2021 menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data IDI Badan Pusat Statistik. Penurunan tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia yang semula elektoral menjadi demokrasi yang cacat. Pada tahun 2021, demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu yaitu kebebasan sipil dan pelemahan oposisi. Ujarnya dalam forum diskusi yang digelar Dewan Professor Unpad, Sabtu(8/1/2022).

Poin utama sebenarnya bukan berfokus pada data angka penurunan, tetapi pada poin penyebab penurunan demokrasinya. Pertama kecatatan demokrasi yang disebabkan oleh pelemahan oposisi dalam dinamika politik sekarang ini dan kita ketahui bahwa salah satu poin dalam demokrasi ialah  adanya oposisi yang menjadi kelompok yang mengkritik pihak pemerintah,  tetapi hari ini kuantitas kekuatan oposisi dan pemerintah. Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang konsisten pada kedudukannya sebagai oposisi, tetapi apakah pihak ini yang dalam artian mewakili atau menjadi jembatan rakyat untuk menyuarakan hasil putusan oposisi rakyat?, dalam realitasnya tidak seimbang antara suara oposisi dengan pemerintah yang berkuasa. Itu salah satu penyebab menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

Selain dari kebebasan berpendapat yang di batasi melalui undang undang ITE juga merupakan salah satu penyebabnya. Kebebasan berpikir dan berpendapat adalah hal yang harus di jamin oleh negara demokrasi  sebanyak 36% responden tidak bebas menyampaikan ekspresi di media sosial. 66% khawatir akun data mereka diretas. 29% menilai bahwa mengkritik pemerintah tidak bebas. 80% responden khawatir bahwa dalam kekhawatirannya, pemerintah menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi (survey komnas HAM bersama lembaga LITBANG Kompas di 24 provinsi di Indonesia 2020). Banyak kasus-kasus kebebasan berpendapat dan mengkritik kebijakan terjadi misalnya Rocky Gerung, Haris Azhar, tokoh yang konsisten mengkritik kebijakan ini nyatanya pernah dihadapkan kasus pencemaran nama baik. Kita bisa bayangkan gagalnya demokrasi kita dimana terjadi pelemahan oposisi, kebebasan berpendapat di ancam.

Perselingkuhan dalam Trias Politika juga menjadi penyebab gagalnya demokrasi dimana budaya oligarki serta politik dinasti seperti sekarang, dimana adik ipar Jokowi adalah ketua Mahkamah Konstitusi dan lebih lagi anak Jokowi hari ini dijadikan wakil presiden dengan menabrak undang-undang batas usia Capres dan Cawapres. Hal inilah yang menyebabkan gagalnya demokrasi Indonesia hari ini. Hukum rancang demi melanggengkan kekuasaan tertentu dan memperpanjang oligarki dan politik dinasti. Ini yang harus disadari oleh kita sebagai pemuda Agen Of Change dalam negeri ini namun sebenarnya bagaiamanakah seharusnya anak muda menyikapi persoalan poltik bangsa ini dan bagaiamana realitas anak muda terhadap kondisi politik hari ini. Saat ini kondisi pemuda perihal politik sangat apatis melihatnya dengan beberapa fakta yang terjadi salah satunya pudarnya kepercayaan terhadap politik dan distigmatisasi bahwa politik itu kotor padahal pada dasar kenyataannya ialah politik tidak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka seharusnya berpolitikan ini harus dibuka selebar-lebarnya kepada anak muda untuk mendapatkan panggung untuk berkarya, bersuara, dan berperan demi sebuah perubahan yang lebih baik. Pemuda juga seharusnya sekarang tidak harus di pandang hanya sebagai penyumbang suara melainkan harus menjadi aktor politik yang berperan dalam lingkup masyarakat.

Melihat anak muda hari ini faktanya hanya sebagai produk industrtial budaya, selain itu perkembangan internet hari ini membuat anak muda  semakin buta bukan hanya pada problem politik tetapi pada sektor sosial budaya bahkan anak muda hari ini memiliki gaya hidup yang berorientasi  pada produk – produk kapitalisme. Dari hasil studi Sugihartati (2018) menunjukkan bahwa rata – rata anak di Surabaya dan Malang  yang digadang sebagai generasi milenial, jangankan memiliki komitmen dan terlibat aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat justru menjadi bagian leisure class yang menerapkan gaya hidup  hedonistic dan memposisikan sebagai konsumen daripada menjadi bagian dari masyarakat madani.

Keapatisan anak muda hari ini terlihat sangat nyata seperti yang di gambarkan oleh Baudrillard (2006)” dari 150 anak muda yang di teliti, sebagian  dari mereka tidak peduli dengan hal – hal yang berkaitan dengan politik. Inilah permasalahan fundamental yang terjadi pada pemuda yang sangat – sangat apatis dan bergaya hedonis hingga pemuda hanya menjadi sasaran konsumen kapitalis dan diam terhadap permasalahan masyarakat yang ada.

Kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi faktor pemuda buta politik, karena pendidikan kita tak pernah menyentuh rana politik, hingga kita tidak punya pengetahuan tentang politik. Banyaknya rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi hingga menurunkan etos kerja pemuda. Rasa penurunan tanggung jawab sebagai individu dan warga negara  dimana pemuda hari ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemuda yang di beri beban sebagai Agen Of Change juga menjadi permasalahan tentunya.

Kekerasan pada remaja seringkali terjadi juga dalam persoalan psikis anak muda, seharusnya ini dapat di selesaikan melalui kebijakan-kebijakan guna melindungi hak-hak remaja, melindungi hak mereka untuk menempuh pendidikan yang setara. Permasalahan yang paling besar terjadi ialah pemuda hari ini merusak diri dengan narkoba, seks bebas dan semakin hilangnya pedoman moral mereka. Sebagai penerus bangsa, anak muda seharusnya mengisi keseharian dengan belajar dan meningkatkan intelektual mereka, akan tetapi fakta realitas sekarang bahwa anak muda seringkali terjerumus pada hal yang akan merusak dirinya sendiri.

Ini harus menjadi refleksi kepada kita semua bahwa bagaiamana pemerintah mampu menjaga kualitas anak muda serta memberi gizi untuk mendapatkan pengetahuan yang sejajar dan adil. Pada intinya adalah selain apatis dan hedonism, anak muda harusnya menjaga kondisi dan lingkungan sosial mereka, sebab itu juga justru menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitaas anak muda, ini merupakan hal yang betul – betul kita selesaikan untuk menciptakan kualitas anak muda yang bisa melek politik dengan sarana pengembangan intelektual mereka, serta jaminan kesehatan tubuh anak muda juga harus menjadi fokus utama pemerintah. Dengan itu ketika peningkatan kualitas anak muda terus dilakukan dan stabilisasi demokrasi yang baik berjalan secara bersamaan maka akan menghasilkan kesadaran politik terhadap anak muda itu sendiri. Bagaiamana langkah dan solusi yang harus di lakukan agar pemuda merasakan kesadaran politik di era sekarang ?. Ada beberapa langkah yang dibahas pada bagian-bagian selanjutnya mengingat ini sangat penting dikarenakan anak muda sebagai pemegang ujung tombak masa depan bangsa kedepan-Nya. Bagaimana komplesnya permasalahan terkait regresi demokrasi disusul dengan kemerosotan kualitas pemuda terhadap kesadaran poliitik anak muda sekarang. Apakah karena sistem yang menginginkan ini dengan melakukan penurunan kualitas pendidikannya? atau  dengan tidak memasukkan pendidikan politik ?. dari paparan permasalahan regresi demokrasi dan permasalahan anak muda ini, ada solusi yang rasional dan konkrit untuk menjawab masalah ini.

Untuk menangani persoalan regresi demokrasi sebenarnya titik permaslaahanya ialah pada  personal orang yang di beri kuasa, apabila seorang personal leader itu berjiwa ororiter dan personal leader itu cenderung melakukan langkah politik dinasti dan oligarki selama itu pula regresi demokrasi akan terus terjadi,  solusi yang paling rasional terhadap hal ini ialah tidak membatasi kandidat calon pemimpin agar semua masyarakat dan pemuda mampu memilih pemimpin tanpa pembatasan opsi dan ketika tidak ada batasan terhadap kandidat, maka akan banyak memberi ruang pada anak muda untuk menjadi aktor politik dengan ini solusi terbaik ialah  menghilangkan presiden threesold 20%. Tidak harus menabrak konstitusi dengan alasan pemberian ruang anak muda dan realitanya keputusan pelolosan ambang batas capres dan cawapres itu hanya melanggengkan oligarki dan politik dinasti maka dari itu presiden threesold 20% harus di hilangkan.

Ketika presiden threesold 20% dihilangkan langkah selanjutnya ialah merubah paradigma anak muda  melalui platform media sosial seperti youtube, Instagram, tiktok dan lain-lain dengan memberikan ruang belajar terhadap anak muda tentang politik, esensi politik dan bahaya terhadap keapatisan politik.

Podcsat yang mendidik harusnya FYP di media sosial  karena melihat hari ini media sosial menjadi tempat ngobrol dan menghasbiskan waktu di media sosial maka dengan menampilkan podcast dan konten mendidik baik perihal politik, edukasi politik, ekonomi, sejarah dan lain lain. Seperti yang ditampilkan oleh podcast Deddy Corbuzier, Mata Najwa dan beberapa media edukasi politik yang lainnya.

Setelah melakukan perubahan arah platform dari yang tidak mengedukasi ke arah yang mengedukasi yang mendidik dan menampilkan edukasi politik. Pendidikan wajib dari SD sampai SMA harus memberikan modul pendidikan politik karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) tidak cukup karena tidak membahas hal kongkrit maka dengan mengubah kurikulum dengan memasukkan pendidikan politik di jenjang ini maka setiap anak muda akan tersadarkan perihal pentingnya politik terhadap perkembangan kemajuan bangsa, ekonomi, sosial dan aspek bernegara dan berkehidupan lainnya.

Dengan meningkatkan wadah media sosial untuk pendidikan politik serta memasukkan pendidikan politik di sekolah wajib secara berkesinambungan maka mengubah paradigma anak muda dari keapatisan kearah yang membentuk kesadaran politik  terhadap anak muda dan hal ini harus didukung juga dengan perluasan kesempatan  setiap warga negara untuk berkompetisi dalam politik demokrasi  dengan menghilangkan presiden threesold 20% .

Tiga solusi ini jika berjalan secara beriringan akan menghasilkan perubahan terhadap kondisi politik negara sendiri berkat dihilangkan presiden threesold 20%, dan ketika ini terealisasikan  regresi demokrasi akan ditangani sehingga anak muda yang berubah paradigmanya ke arah yang lebih positif dalam artian sudah terbentuk kesadaran politiknya, akan terdorong untuk melakukan langkah dari kesadaran politik untuk meningkatkan politik di era 5.0 dengan perbaikan dan perubahan demokrasi Indonesia.

Semoga dengan pemaparan permasalahan politik dan anak muda ini serta Solusi yang dihadirkan akan menjadi jalan yang akan di tempuh guna perbaikan kualitas anak muda dan politik  di era 5.0.

Redaktur : Muh Idham Tahir