Peringati Hari Tani, FPPI : Tanah Untuk Rakyat
Penulis : Nurul Waqiah Mustaming
Makassar, Cakrawalaide.com- Sejumlah elemen Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di Lampu Merah Tello Baru, Jumat (24/9/21).
Aksi ini dimulai pada pukul 14.00 WITA. Dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Menguasai Tanah, Menguasai Negara” sembari berorasi ilmiah secara bergantian. Selain memperingti Hari Tani Nasional yang jatuh tepat hari ini tanggal 24 september, FPPI juga menuntut agar prinsip kehati-hatian diterapkan oleh negara dalam penanggulangan masalah Pembagunan.
Muhlis, selaku humas aksi menuturkan kebijakan pertanahan di Indonesia dengan tujuan mempercepat pembagunan ekonomi menuai polemik sehingga negara perlu memperhatikan pentingnya pemaknaan keharusan dan kehati-hatian atas peruntukan pemanfaatan, pengelolaan tanah, dan penanggulangan masalah pembangunan.
“Petani menjadi sangat rentan jika orientasi penanggulangan masalah memakai konsep liberalisasi sektor pertanahan. Rentannya adalah akan semakin sulit petani mengakses tanah yang seharusnya ia miliki. Petani enggan berpisah dari tanah tapi justru berusaha dipisahkan dari tanah oleh negaranya sendiri,” tuturnya.
Ia pun menyatakan bahwa perampasan lahan marak terjadi karena ada tekanan dari pihak luar yang memaksa negara terobsesi menyerupai negara industri maju yang berwatak pebisnis, sehingga tanah yang dianggap tidak dikelola secara produktif oleh petani diambil alih untuk memperlancar pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran distribusi barang serta memberikan tanah itu kepada orang-orang yang dianggap mampu mengelola tanah itu seproduktif mungkin.
“Celakanya kan petani yang bakal kena imbas, ya imbasnya adalah nantinya akan jadi tenaga kerja murah. Nah itu tidak kontekstual, makanya sering terjadi konflik perampasan lahan. Petani di Indonesia itu banyak, tapi banyak petani yang ternyata tidak punya tanah, mereka cuma menggarap tanah orang lain dengan cara membagi hasil panen,” ungkapnya.
“Tanah, air, udara dan segala sumber daya alamnya itu mestinya untuk rakyat, bukan untuk pemodal apalagi orang asing yang bakal diharap mampu mengatasi masalah pengangguran lewat cara kerja industrial,” tambahnya.
Selain itu ia juga berharap demokrasi terhadap petani juga sangat perlu dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai subjek atas upaya mendorong ketahanan pangan.
“Harapannya sebagai negara agraris, pengimplementasian kebijakannya mesti agraris juga serta demokratis. Tanah itu untuk rakyat . Sebagai negara yang agraris, dari situ dorongan untuk memuwujudkan rakyat yang berdaulat di negaranya sendiri,” harapnya.
Redaktur : Nunuk Parwati Songki
