Rektorat UMI Diduduki Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran dan Gratiskan BPP Selama Pandemi
Penulis: Muhammad Raihan Rahman
Makassar, Cakrawalaide.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UMI mendatangi Gedung Menara UMI di Jalan Urip Sumoharjo, guna berunjuk rasa menuntut transparansi anggaran kampus dan biaya pelaksanaan pendidikan (BPP) selama pandemi digratiskan, Selasa (06/07/2020).
Menurut Humas aliansi, Rafi menuturkan bahwa massa aksi yang terdiri dari mahasiswa berbagai fakultas ini telah melakukan beragam protes dan bergerak atas keresahan yang sama, yakni keterbatasan ekonomi keluarga selama pandemi.
Sedianya pagi itu, mereka ingin menemui Prof Basri Modding selaku pimpinan universitas atau rektor UMI untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pelataran menara UMI diduduki. Namun, hingga usai orasi secara bergiliran, massa tak kunjung ditemui rektor.
“Kami telah berulang kali melakukan aksi dan menyurati rektor, akan tetapi rektor tidak bergeming. Kita dapat menyimpulkan bahwa sikap kampus yang tidak mendengar aspirasi dari mahasiswanya adalah bentuk ketidak berpihakan kampus pada kondisi mahasiswa ditengah krisis sosial ekonomi akibat pandemi covid-19,” ujar Rafi.
“Padahal kawan-kawan telah menunggu rektor selama berjam-jam dan menurut keterangan yang diterima oleh kami, rektor berada di gedung rektorat pada saat itu, tapi sampai aliansi membubarkan diri rektor tidak menemui kami,” lanjut mahasiswa fakultas ekonomi itu.
Beragam data dipaparkan oleh Rafi. Mulai dari efektivitas kuliah daring yang berimplikasi tidak terpenuhinya hak dasar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan, hingga kondisi ekonomi mahasiswa selama pandemi ini.
Ia membeberkan hasil riset Aliansi Mahasiswa UMI melalui kuesioner, mendapati fakta bahwa praktik kuliah daring sangat tidak efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh data sebanyak 88,4% responden mahasiswa aktif UMI menyatakan bahwa materi yang disampaikan oleh dosen tidak kondusif dan efektif. Kemudian sebanyak 93,2% responden mengungkapkan tidak maksimalnya transfer ilmu pengetahuan selama kuliah daring berlangsung.
Belum lagi kuliah daring mewajibkan tersedianya akses internet yang menambah beban biaya bagi mahasiswa.
Sementara itu, kampus hanya menjanjikan subsidi dana pembelajaran daring dengan pemotongan BPP sebesar Rp 300.000, yang akan direalisasikan pada semester ganjil. Hal ini dinilai tidak relevan.
Ditemui seusai aksi berlangsung, Anha selaku jendlap turut menegaskan alasan mendasar mengapa aliansi menuntut penggratisan BPP selama pandemi. Anha mengatakan, pandemi ini berdampak terhadap kondisi ekonomi mahasiswa UMI.
“Tercermin dari hasil survey kami bahwa 94% responen mahasiswa UMI mengalami dampak Covid-19 terhadap penurunan ekonomi keluarga mereka. Ada sekitar 64% penanggung biaya pendidikan dirumahkan, PHK, dan bangkrut. Ada 44,4% responden terancam cuti akademik karena tidak mampu membayar BPP, dan 97,4% bersepakat jika kampus menggratiskan BPP selama pandemik,” tegasnya.
Anha kecewa atas sikap birokrasi yang masih abaikan aspirasi aliansi. Baginya sudah mesti UMI sebagai yayasan wakaf dan berasaskan Islam menunjukkan keberpihakannya pada umat.
“Fakta-fakta di atas sudah seharusnya menjadi landasan kampus untuk segera merealisasikan tuntutan mahasiswa. Bukankah kampus UMI merupakan kampus wakaf dengan orientasi kemaslahatan umat? Bukan untuk mengeruk laba dari mahasiswa,” kesalnya.
“Kami tidak bertemu dengan rektor hari ini untuk menyampaikan tuntutan kami, dalam waktu dekat ini kami akan mendatangi kembali rektorat dengan massa aksi yang lebih banyak lagi,” tambahnya.
Sebelum membubarkan diri dengan tertib, massa aksi membentuk halakah dan melafalkan zikir serta mendoakan pimpinan kampus agar segera mendengar aspirasi mereka dan lebih peka melihat kondisi mahasiswanya yang sedang kesulitan.
