Surat Terbuka Untuk Civitas Akademika FH UMI

Makassar, cakrawalaide.com – Terus terang saya tak menyangka dan sama sekali tidak terima, jika rambut yang sebenarnya menjadi kedaulautan terhadap tubuh saya sendiri, harus di intervensi oleh kekuasan akademik yang begitu absurd. Pada senin, 7 januari 2019 tibalah masa ujian semester ganjil fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) , hal ini menimbulkan problematika yang tak seharusnya menjadi urusan mereka, yang secara irasional memperkarakan rambut. Pihak akademik Fakultas Hukum (FH) menilai rambut panjang tidak mencerminkan seorang intelektual di jenjang perguruan tinggi.

Mahasiswa diperhadapkan oleh peraturan akademik yang secara prosedural sangat subjektif, kemudian menjegal untuk mendapatkan hak nya untuk mengikuti final. Dan itu bukan cuman saya yang mengalaminya. Ada banyak mahasiswa lain yang mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami.

Problematika yang terjadi di FH UMI antara pihak akademik dan mahasiswa adalah pelarangan berambut panjang, lalu berlanjut pada pengguntingan rambut pada saat pengambilan kartu final bagi laki-laki yang berambut panjang yang kita kenal dengan sebutan “Gondrong”.

Seorang mahasiswa FH UMI yang memiliki rambut panjang, ketika ingin menjalankan kewajiban yakni ujian semester. Ia harus mengikuti mekanisme yakni bagian akademik, pada saat itu muncullah masalah yang dihadapi ia sebagai salah satu mahasiswa berambut gondrong.

Pihak akademik dari kesepakatan mereka membuat aturan, tanpa perlibatan mahasiswa, minimal perwakilan BEM, membuat aturan  yang diskriminatif, Bukankah peraturan itu harus mengakomodir seluruh kepentingan yang terkait. Saya khawatir peraturan yang dianggap legal oleh fakultas justru mengandung bibit totaliter. Kenapa demikian karena aturan yang diskriminatif tersebut terjadi pengguntingan rambut kepada mahasiswa di bagian akademik dan mahasiswa yang berambut panjang tidak dapat mengambil kartu final sehingga menyebabkan salah satu mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian semester, apabil ingin mengikuti ujian semester diharuskan cukur terlebih dahulu.

Saya sungguh tambah menyangka lagi kenapa peraturan seperti itu bisa muncul, saya tak menemukan korelasi antara rambut dan evaluasi pengetahuan, selama enam bulan mengiukuti proses belajar mengajar.

Sebagaimana FH UMI harusnya lebih mengerti terhadap hukum lebih demokratis dan progresif dan tidak lagi mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat aturan yang diskriminatif

Aturan yang diskriminatif  adalah aturan-aturan yang dibuat mereka-mereka yang tidak membaca zaman, sudah seharusnya fakultas hukum universitas muslim Indonesia mewujudkan nilai-nilai demokrasi, karena apabila rambut panjang di diskriminasi maka itu bertentangan dengan demokrasi.

Penulis : Ogi

Red : Shim