Tarian Perempuan Penyelamat Bumi

Penulis : Nunuk Parwati Songki

Makassar, Cakrawalaide.com-“Manusia hidup dari alam. Alam adalah tubuh kita, kita harus tetap berdialog dengannya jika tidak ingin mati. Mengatakan bahwa kehidupan fisik dan mental kita terkait dengan alam berarti bahwa alam terhubung dengan dirinya sendiri karena kita adalah bagian dari alam.” Karl Marx dalam Buruh Terasing

Dewasa ini begitu banyak terjadi krisis kemanusiaan atas nama modernisasi. Berbagai konflik sumber daya alam terus berdatangan tanpa mengetuk pintu rumah dan meminta izin. Perlawanan serta solidaritas berdatangan beriringan. Namun tidak juga membuka mata dan telinga para pemangku kebijakan. Mulai dari pemangku adat, tokoh masyarakat, seniman sampai perempuan yang paling terdampak tidak juga mendekati pada kesadaran dan keadilan.

Perlawanan perempuan Mollo, Kendeng, Kodingareng, Luwuk Banggai, Aceh, Papua, Wadas dan masih banyak lagi merupakan bagian dari sejarah panjang orang-orang yang membela alam sebagai bagian dari membela diri, sejarah, budaya, dan masa depan anak cucu mereka. Peran perempuan seperti Aleta Baun dan Eva Bande yang tidak terhitung jumlahnya dalam keterlibatannya membela alam dan dengan itu kehidupan dapat berjalan seimbang. Hal tersebut menggambarkan hubungan antara eksploitasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Bahwa perempuan dan alam didominasi dan dieksploitasi memang benar. Pertanyaan yang kemudian muncul mengapa demikian dan apa yang harus dilakukan?

Kritik Ekofeminisme dan Cara Perempuan Bertarung
Para ekofeminis melihat kedekatan perempuan berasal dari fungsi fisilogis mereka, melahirkan, menstruasi, atau beberapa elemen mendalam dari nilai-nilai yang berorientasi pada kehidupan. Perempuan memiliki hubungan spiritual dengan bumi.

Istilah ekofeminis sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang feminis Prancis bernama Francois d’Eaubonne dalam bukunya yang berjudul Le Feminisme ou la Mort (Feminisme atau Kematian) yang diterbitkan pada tahun 1974, sebuah tulisan yang mengharapkan agar perempuan memimpin revolusi penyelematan bumi. Salah satu gerakan ekofeminis pertama adalah Gerakan Sabuk Hijau, sebuah gerakan untuk mendorong perempuan menanam pohon sebagai bentuk protes atas kerusakan alam yang dilakukan oleh korporat yang tidak demokratis pada waktu itu di Kenya tahun 1977.

Francoise mengemukakan ekofeminis memiliki nilai lebih karena tidak hanya fokus pada subordinasi perempuan, tetapi subordinasi alam di bawah kepentingan manusia. Jadi sekaligus ekofeminis mengkritik model pembangunan atau modernisasi. Ekofeminisme hadir sebagai kritik atas patriarki yang melihat tubuh perempuan sama dengan alam di mana keduanya adalah objek yang bisa sewenang-wenang dihancurkan, dirampas, juga diperkosa.

Gagasan lain tentang Ekofeminisme yaitu datang dari Karen J.Waren yang mengajak kita untuk melihat bagaimana penindasan terhadap perempuan dan alam. Pertama, penindasan terhadap perempuan dan dominasi atas alam pada dasarnya saling berkaitan. Kedua, ekofeminisme seyogiannya harus berangkat dari perspektif feminisme. Ketiga, pemecahan persoalan ekologi harus menggugat juga ketidakadilan yang dialami perempuan di dalam masyarakat hari ini. Karen menganalisis ada konseptual patriarki yang sangat opresif yang harus kita waspadai.

Di mana dan bagaimana pun oligarki berusaha mengusai lahan, mencemarkan udara, menebang pohon, mengoyak bumi bahkan memperkosa untuk mendapatkan mineral, perempuan telah memimpin perlawanan sejak dahulu. Di beberapa negara perempuan mengambil bagian penting untuk mempertahankan air bersih, udara, dan tanah untuk keperluan keluarga mereka. Dari “pemeluk pohon” pertama dalam Gerakan Chipko di India, Komite Orang Hilang yang memprotes polusi di Italia, para petani di La Via Campsina, orang-orang Appalachia yang memerangi upaya pemindahan puncak gunung, hingga penduduk asli pembela Amazon. Semuanya tidak lepas dari keterlibatan perempuan yang telah memimpin gerakan akar rumput dalam perjuangan melawan perusakan yang dilakukan oleh korporat terhadap lingkungan atas dasar pembangunan.

Dalam konteks Indonesia ragam perlawanan pun dilakukan oleh perempuan. Mereka maju paling depan dalam memimpin gerakan yang terorganisir. Mulai dari Sukinah dan delapan perempuan lainnya di Kendeng Jawa tengah yang berhadapan dengan PT Semen Indonesia yang hendak mendirikan pabrik dan menambang pegunungan Kendeng. Mereka menyemen kaki di depan Gedung Istana Merdeka sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Perempuan Mollo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Lodia Oematan dan Aleta Baun memimpin gerakan ratusan perempuan untuk menduduki Kawasan pegunungan Mollo sebagai benteng tanah adat mereka melawan perusahaan tambang. Para perempuan adat membawa perkakas tenun mereka ke pegunungan dan menenun selama berminggu-minggu sebagai upaya menghalangi para investor.

Eva Bande perempuan dari Luwuk Banggai yang mengorganisir gerakan petani di Desa Piondo untuk melawan korporasi yang ingin merebut lahan mereka untuk ditanami perkebunan kelapa sawit. Petani kemudian menduduki lahan pertanian mereka sebagai bentuk perlawanan.

Yosepha Alomang, perempuan adat suku Amungme, Papua, yang berdiri tegak membela hak asasi manusia dan kedaulatan atas wilayah hidup suku Amungme yang dirampas oleh PT Freeport, perusahaan tambang emas dan biji tembaga terbesar di dunia. Yosepha dan masyarakat adat suku Amungme melakukan aksi pendudukan bandara Timika selama 3 hari.

Perempuan Kodingareng Sulawesi Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan sampai aksi di atas kapal sebagai upaya mempertahankan sumber kehidupan mereka. Mereka berhadapan dengan kapal Raksasa milik PT. Boskalis Internasional Belanda yang berusaha menambang dan menghancurkan ekosistem bawah laut Bonemalonjo.

Dalam masyarakat yang menjadikan alam dan tanah sebagai sumber kehidupan, dimana hubungan yang tercipta tidak hanya sekadar material terjalin interkoneksi yang intim antara bumi dan masyarakatnya (Shiva, 2005). Di negara kita, atas nama pembangunan justru memakai pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, menghilangkan hubungan manusia dan alam yang sedianya ‘intim’ menjadi hubungan yang materialistik.

Para ekofeminis menempatkan eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan dan alam dalam kerangka kerja patriarki, di mana laki-laki mengontrol, menjarah, memperkosa, dan menghancurkan keduanya. Patriarki kemudian bergandengan tangan dengan kapitalisme menyetubuhi berbagai hal kultural, ekonomi, politik, pendidikan bahkan spiritual.

Kacamata ekofeminisme yang mayoritas hanya dipahami oleh perempuan, menawarkan cara pandang, basis, dan aksi yang baru. Perspektif yang tidak sekadar melihat lelaki dan perempuan, tubuh dan jiwa, manusia dan alam, sebagai oposisi dualistik yang saling meniadakan. Ekofeminis menawarkan cara pandang yang holistik, pluralistis, dan inklusif, yang lebih memungkinkan lelaki dan perempuan membangun relasi setara, untuk mencegah kekerasan, menentang perang, dan menjaga alam di mana mereka hidup.

Kita juga perlu melihat kaitan antara kehadiran korporasi multinasional di lokalitas tertentu dengan kerusakan-kerusakan ciptaan-ciptaan sumber daya alam yang menyusulnya. Dalam konteks Indonesia, kita perlu menjauhkan diri dari godaan untuk menyempitkan sengketa-sengketa di ladang perkebunan dan pertambangan yang berujung bentrok kekerasan. Jika hanya memandang kasusnya di permukaan, kita segera menyimpulkan sebagai amuk anarkis masyarakat biasa.

Rekfleks Kemanusiaan
Kita hendaknya masuk ke dalam lapisan-lapisan kasusnya agar tidak salah dalam pengambilan kesimpulan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal, demonstrasi masyarakat atas perebutan ruang hidup ini merupakan respons terhadap korporasi yang menolak untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Atas nama manfaat yang lebih besar bagi negara, pemerintah hampir selalu membela kepentingan korporasi yang memiskinkan masyarakat yang tinggal sejak bahkan belum ada negara. Di mata masyarakat, pemerintah bersama aparat keamanan justru melindungi korporasi-korporasi, bahkan ketika harus berarti melayangkan kekerasan berdarah terhadap masyarakatnya.

Korporasi lintas internasional, nasional maupun lokal memandang manusia secara sempit sebagai homo economicus, concumens et dominans, sebagaimana Cynthia Moe-Lobeda mengistilahkannya, mengeruk keuntungan ekonomi dengan mengeksploitasi posisi rendah perempuan. Ia juga mengusai ciptaan-ciptaan ekologis non-manusia demi memuaskan libido konsumtifnya.

Ditengah krisis kemanusiaan, sudah saatnya semua pihak mempertanyakan kembali semua hal yang mengatasnamakan pembangunan, pendidikan, bahkan dalil agama yang selama ini dipakai untuk memaknai, menghargai, dan menjustifikasi keberhasilan manusia dalam upaya-upaya perampasan ruang hidup.

Hal ini merupakan bagian penting agar manusia bisa menjelaskan argumen bahwa rahmat Tuhan Yang Maha Esa melalui alam ciptaan-Nya merupakan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang umat tersebut. Sekaligus, manusia berkewajiban memelihara keberlangsungan alam sebagai ekspresi memuliakan Tuhan Yang Maha Esa.

Atau kita perlu merefleksikan diri untuk mempertanyakan bagaimana selama ini implementasi kemanusiaan kita selama ini dan tentunya dalam prosesnya melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah bahkan agama juga sangat patriarki karena tidak bisa menjadi tameng kemanusiaan dimasa-masa suram selama ini?

Ilustrasi : Medium

Redaktur : Nursyam Rahman