Tolak Kenaikan PPN 12 % Aliansi Mahasiswa UMI Lakukan Unjuk Rasa

Aliansi Mahasiswa UMI   menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Berlangsung di Jalan Urip Sumoharjo. Senin/30/12/2024.

Ali Askari, selaku jenderal lapangan menjelaskan tujuan dari aksi demonstrasi adalah buntut dari penolakan pengesahan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang akan diberlakukan Januari 2025.

“Inti dari gerakan kita hari ini adalah menolak PPN 12% untuk disahkan dengan menyusun tagline Makassar Menolak PPN 12%”, ungkapnya.

Dikutip dari tempo. com, kebijakan kenaikan PPN telah disahkan  melalui UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini menjadi awal dari legalisasi kenaikan PPN 1% per tahun.

Adam selaku massa aksi menambahkan, menurutnya dampak yang dihasilkan dari kebijakan kenaikan pajak membebankan dan meresahkan warga menengah ke bawah. Ia juga menekankan pentingnya menyuarakan kenaikan PPN 12% sebab bukan hanya persoalan ekonomi tetapi dampaknya luas hingga aspek pendidikan.

“PPN 12% ini sangat meresahkan, sangat membebankan, masyarakat  menengah kebawah. Oleh karenanya kita harus menyuarakan itu, apalagi kenaikan PPN ini kan berdampak sekali sama aspek pendidikan juga”, ungkapnya

Halim Mahasiswa Fakultas Hukum juga menambahkan meski wacana kenaikan PPN 12% ini hanya dikenakan oleh barang mewah tetapi barang-barang komoditas keperluan masyarakat, keperluan rumah tangga, terkena  dampak dari PPN 12% mulai dari minyak goreng, sabun cuci, harga beras, itu semua akan terkena dampak kenaikan PPN 12% ini.

Halim menambahkan sedangkan kalau 12 % kenaikannya 1.200 perak yang artinya dalam hitungan ekonomi itu  naiknya sekitar 9 koma sekian persen karena kita ambil dari 100% pajaknya dari 12 % rasio, itu dijelaskan oleh pakar ekonomi yang saya suka Ferry Irwandi ucap nya.

Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Mahasiswa UMI menolak kenaikan pajak PPN 12% karena dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengesampingkan prioritas kesejahteraan masyarakat mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 sekitar 9,36% masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan ekstrem.

“Kenaikan tarif PPN 12% beresiko memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, data BPS sekitar 9,36% dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Naiknya PPN 12% mengartikan bahwa barang-barang pokok masyarakat juga ikut naik”, dikutip dari selebaran yang dibagikan.

Adam selaku massa aksi kembali menekankan Mahasiswa UMI akan terus melakukan aksi penolakan kenaikan PPN 12% ini.

“Pada pergerakan selanjutnya Aliansi Mahasiswa UMI mengajak seluruh kampus yang ada di Makassar seperti UNM, UNHAS, UIN, dan kampus-kampus lainnya untuk serentak menolak kenaikan PPN 12% ini”, ucap Adam.

Menyikapi kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12 % per satu januari maka Aliansi Mahasiswa UMI dengan tegas untuk menolak agar undang-undang ini diadakan judicial review untuk meninjau kembali kenaikan PPN 12% ini

Saat diwawancarai awak cakrawala.ide Putera yang tergabung dalam AMU menyatakan  bahwa meski pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 pada Selasa (31/12/2024), kondisi ekonomi masyarakat masih jauh dari kata sejahterah dan terus hadapkan dengan rezim yang korup.

“Masalahnya  ekonomi masyarakat  masih jauh dari kata sejahtera, rakyat terus membayar pajak walaupun dalam keadaan tercekik tapi yang kita saksikan hasil pajak tidak jelas dikemanakan dan yang disajikan adalah dikorupsi para pejabat publik”. Tutup Putra dengan tegas.

Penulis: Sudirman Rasyid

Redaktur: Qhaerunnisa