Wujudkan Demokratisasi Kampus, AMU Gelar Aksi

Penulis : Laila Hidayati

Makassar, Cakrawalaide.com- Aliansi Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (AMU) menggelar aksi di depan kampus, menuntut kebijakan birokrasi yang kurang transparan dan tidak demokratis terhadap mahasiswanya. Kamis, (09/02/22).

Ikram, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan kampus dinilai kurang rasional dan demokratisasi di kampus tidak pernah dilakukan oleh pihak birokrasi kampus karena tidak melibatkan mahasiswanya untuk membuat dan menetapkan kebijakan di lingkup kampus UMI itu sendiri.

“Hari ini kita turun aksi untuk menuntut kebijakan kampus yang sangat tidak rasional. Sebagaimana, kementerian pendidikan sudah membuat kebijakan bahwa kampus telah melakukan pembelajaran tatap muka tapi sampai sekarang kampus masih membatasi jam mahasiswanya, di mana kampus UMI sekalipun, kebijakan demokrasi tidak pernah dilakukan oleh birokrasi kampus UMI, kita lihat pada beberapa waktu terakhir, penggusuran yang dilakukan terhadap UKM sangat tidak demokratis. Yang menjadi masalah adalah, mereka membuat kebijakan tanpa pernah melibatkan para mahasiswa untuk bersama-sama membahas dan menimbang perihal kebijakan-kebijakan itu.” ucap Ikram selaku orator.

Alim (bukan nama sebenarnya), salah satu massa aksi juga berharap birokrasi kampus menindaklanjuti keresahan mengenai tuntutan-tuntutan dan melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan di Universitas Muslim Indonesia (UMI).

“Harapannya agar birokrasi kampus mendengar dan menindaklanjuti keresahan kami, di mana adanya pelarangan jam malam itu dapat membunuh kreativitas dan kebebasan berekspresi, kami meminta kedepannya mahasiswa dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan di kampus UMI,” tuturnya.

Aksi berlangsung kondusif , sampai pada penghujung aksi AMU membacakan pernyataan sikap sekaligus tuntutan yang diantaranya:

Aliansi Mahasiswa UMI mendesak pihak kampus untuk segera mewujudkan demokratisasi kampus dan menolak keras adany:
1. Pembatasan jam malam
2. Mendorong kampus UMI Makassar agar segera menerapkan perkuliahan secara offline
3. Menuntut adanya keterbukaan informasi publik terhadap mahasiswa mengenai : Biaya KKN, dan biaya beasiswa mahasiswa UMI Makassar.

Redaktur : Salsadilla Rahim