Mahasiswa UMI Lakukan Aksi Penolakan Inpres No.1 Tahun 2025, Efisiensi Anggaran Memicu Kenaikan UKT
Makassar CakrawalaIDE.com, Aksi Demonstrasi kembali mengguncang kota Daeng dengan tajuk utama “Indonesia Gelap Adili Prabowo” yang dilancarkan Aliansi Mahasiswa UMI, aksi ini sebagai respon penolakan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat terutama terkait efisiensi anggaran di depan Gedung DPRD Sul-Sel pada Kamis, (20/02/2025).
Kebijakan Prabowo mengeluarkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang berisi efisiensi anggaran hingga memangkas anggaran dalam beberapa sektor kementrian. Kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak lantaran tidak efektif dan akan berdampak pada bidang lainnya terutama Kesehatan dan Pendidikan.
Adam yang tergabung dalam massa aksi tersebut menilai jika kebijakan ini ada baiknya untuk memotong anggaran yang “lemak” menjadi pembelanjaan negara dalam namun pemangkasan tidak boleh sampai berdampak pada Pendidikan dan Kesehatan sebab keduanya merupakan hal sangat penting di bangsa ini.
“Kami menilai negara tidak boleh berhemat pada aspek Pendidikan dan Kesehatan, dua hal ini adalah urgen dinegara kita,” ucap lelaki dengan almamater hijau itu.
Lebih lanjut Adam mengungkapkan, upaya pemerintah memangkas anggaran dinilai sangat kontradiktif sebab disaat yang sama pemerintah menghambur-hamburkan uang dengan kabinet gemuknya, lebih dari 100-an orang dikabinet merah putih mulai dari menteri dan wakil mentri hingga utusan khusus kepresidenan. Dengan kabinet sebesar itu tak heran pemakaian anggaran akan jauh lebih besar.
“Kami menilai Prabowo tidak pantas berbicara soal efisiensi anggaran karena di saat yang sama kabinet merah putih Prabowo sangat gemuk dan memakan biaya,” lanjutnya.
Dikutip dari youtube Kompas TV Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi (Wamen DIKTISAINTEK) Stella Christie, menyatakan jika dampak efisiensi anggaran tidak akan sampai pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebab kenaikan biaya di Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Mentri nomor 2 tahun 2024.
Yang akan diefisienkan adalah yang bersifat ceremonial seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas dan rapat-rapat yang di luar.
“UKT bukan keputusan dari masing-masing Universitas ada Peraturan Mentri nomor 2 tahun 2024 yang mengatur langit-langit UKT,” ucap Wamen tersebut.
Pengefisiensi anggaran terjadi dibanyak Kementrian salah satunya Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi (Kemendikbudsaintek) yang awalnya 57,6 triliun terkena pemotongan hingga 22 triliun. Bentuk efisiensi ini banyak mengorbankan biaya Pendidikan.
Dengan pemotongan demikian besar cukup mengkhawatirkan bagi mahasiswa sebab dengan dana sebelumnya saja dinilai pendidikan masih mahal dan kenaikan biaya kuliah masih kerap terjadi dibeberapa kampus.
“Sebelumnya Pendidikan dengan Dana yang besar pun tidak terjadi, pemangkasan dana tersebut bisa menciptakan Pendidikan yang makin Mahal,” ungkap Alex selaku massa aksi dalam Orasinya.
Senada dengan yang disampaikan diatas, ardi juga menjelaskan bahwa semasa pemerintahan Jokowi penggelontaran biaya Pendidikan cukup besar namun kualitias yang didapatkan kurang maksimal. Lantas dengan pemotongan anggaran Pendidikan justru dikhawatirkan berakibat pada edukasi yang tidak berimbang dalam sektor kampus.
“Bahwa dengan periode nya jokowi yang kemarin dengan dana seperti itu kita liat pendidikan itu belum rata terlebih lagi dana Pendidikan itu dipotong akan terjadi pendidikan yang tidak merata dan di dalam dunia kampus” jelasnya.
Anggaran Pendidikan yang semakin mengecil tersebut juga berimbas pada wacana pemotangan bantuan sosial hingga kenaikan biaya kuliah yang semakin mahal.
“Juga banyak isu yang beredar bahwa beasiswa di potonglah, dihilangkan bahkan isu bahwa UKT dinaikkan.” Lanjut pria berhoodie hijau army tersebut.
Penulis: Aly Sarabity
Redaktur: Qhaerunnisa
