AMP Serta FRI-WP Menuntut Tutup Freeport, Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua
Makasssar, cakrawalaaide.com – Sejumlah mahasiswa yang menamai dirinya sebagai Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menggelar aksi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (1/12).
West Papua telah mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat pada 1 Desember 1961. Namun, usia kemerdekaan ini sangatlah pendek, tepat 19 hari setelahnya, Soekarno menganeksasi West Papua melalui program Trikora. Trikora adalah pintu awal masuknya operasi militer yang berdarah-darah di tanah Papua. Semenjak itu, dalam kurun waktu 1961-1991, ada sedikitnya 44 operasi militer dengan mobilisasi ribuan angkatan bersenjata ke Papua. Hasilnya lebih dari 500.000 orang Papua dibunuh.
Terkait hal ini, Amri selaku Humas Aksi memberikan penjelasannya kepada awak media cakrawalaide.com, Menurutnya, “aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat West Papua, tepat 56 tahun kemerdekaan West Papua yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 1 Desember 1961 tetapi karena ketamakan penguasa kemudian kemerdekaan West Papua tidak bertahan lama” jelasnya.
Amri juga menambahkan mengenai fakta sejarah dan kehendak rakyat Papua itu sendiri tentang proses integrasi Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Menurutnya, “proses PEPERA dilakukan dengan cara-cara refresif dan bertentangan dengan hukum internasional”.
Dari 800-an ribu jiwa penduduk Papua hanya 1025 orang (empat orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia. Inilah alasan mengapa sekalipun proyek meng-Indonesia kan orang asli Papua berlangsung hingga 50-an tahun lamanya, rakyat West Papua tetap pada pendirian awal mereka yaitu lepas dari NKRI, tambahnya.
Selain itu, Freeport hadir di tanah Papua 2 tahun sebelum pelaksanaan PEPERA yaitu pada tahun 1967. Ini menjelaskan motif perebutan wilayah Papua adalah perebutan sumber-sumber ekonomi.
Freeport sudah berdiri sejak 50 tahun lalu, tetapi selama ini tidak ada kesejahteraan yang didapati oleh rakyat asli Papua. Freeport justru menjadi Mala petaka di tanah Papua, mematikan 23.000 hektar hutan, membuat sungai meluap karena endapan tailing yang termasuk kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya).
Selain itu juga, penduduk asli Papua semakin tersingkir dan tanah adat mereka dirampas. Freeport hanya memberi ruang bagi aparat keamanan membangun bisnisnya, membantai, menculik, memperkosa, menganiaya rakyat Papua dan membakar kampung-kampung guna menjaga basis-basis operasi modal. “PT. Freeport dan pemilik modal besar Amerika Serikat serta kolonialisme dan militerisme Indonesia di West Papua merupakan satu kesatuan yang menjungjung rangkaian penindasan yang sistematis di West Papua” tutupnya.
Adapun tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Papua dan Front-Rakyat Indonesia menyerukan :
- Tutup Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi `rakyat dan bangsa West Papua
- Mendukung keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB
3.Tarik militer organik dan non organik dari West Papua agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil dan tanpa tekanan
- Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin
- Buka akses jurnalis di West Papua
- Menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri
Penulis : parle
Red : Izhan Ide
