Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria Tuntut Komitmen Presiden
Makassar, cakrawalaide.com – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional, aksi yang digelar di depan kantor Gubernur Makassar tersebut menuntut komitmen presiden yang memfasilitasi pengusaha dan tidak berpihak pada petani yang dirampas haknya, Senin (24/9/2018).
Safaruddin, salah satu korban perampasan tanah di Enrekang mengatakan perusahaan telah menguasai Enrekang.
“Tanah kami di rampas oleh perusahaan dengan pembangunan tambang dan bendungan, tanah kami akan habis di makan mereka,” ungkap Safaruddin.
Perampasan tanah yang dilakukan menyalahi aturan UU pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang bertujuan merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah warisan kolonialisme.
“Saya bersumpah akan memimpin pemuda untuk memperjuangkan tanah dari leluhur kami yang akan kami wariskan untuk anak cucu selanjutnya,” tambahnya.
Pasalnya, salah satu program yang tertuang dalam Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertanian adalah meningkatkan kepemilikan petani atas tanah pertanian menjadi rata-rata 2 hektar dan meningkatkan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan.
Ketua PMII Rayon FAI UMI, Fahri menjelaskan, banyaknya konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bukti belum terpenuhinya janji presiden.
“Janji presiden sampai saat ini belum terpenuhi, bahkan konflik agraria sampai saat ini makin bertambah,” jelasnya.
Pergantian pemimpin selama 58 tahun belum mewujudkan keadilan atas penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia, dan masih jauh dari harapan masyarakat terkhususnya petani yang tidak memiliki tanah.
“Saya sangat mengharapkan bantuan adek-adek di Makassar karena pemerintah sudah tidak lagi memperhatikan kami, mereka lebih mementingkan kepentingan investor,” ujar salah satu petani Soppeng.
Penulis : Anggi
Red : Izhan Ide
