FPR Nilai Pertemuan COP26 Bukan Solusi Darurat Iklim

Penulis: Fatimah Maulidan

Makassar, Cakrawalaide.com- Front Perjuangan Rakyat FPR gelar aksi kampanye unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian melancarkan  perjuangan demokratis nasional dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati menjadi syarat pembangunan industri nasional  di depan pintu satu Universitas Hasanuddin (UNHAS), Sabtu (6/11/21).

Dalam orasinya Jendral Lapangan menjelaskan aksi kampanye untuk menentang pertemuan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinamakan Conference Of Parties (COP) ke-26 dimana pertemuan itu banyak pimpinan negara dan aktivis termasuk delegasi pemerintahan yang ikut. Pembahasan terkait perubahan iklim FPR memandang, ini bukan suatu solusi karena sudah 26 kali  mereka lakukan  pertemuan sampai sekarang tidak ada hasil  atau solusi nyata yang dilakukan. FPR sendiri mengetahui dan melihat bahwa mereka yang terlibat  dalam pertemuan  itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas krisis iklim saat ini .

“Ini adalah aksi kampanye secara internasional, nasional maupun di seluruh kota-kota yang diorganisasikan INTERNATIONAL LIGA PEOPLE STRANGER (ILPS) secara internasional yang dikoordinasikan oleh FPR secara nasional dan seluruh  anggota di wilayah, maupun kota besar sampai di pedesaan. Ini adalah aksi serentak di Makassar, Jakarta dan berbagai negara lain yang terlibat di ILPS. nama aliansi internasional Global Day of Action For Climate Justice yang diorganisasikan oleh ILPS, nama gerakan  yang menentang pertemuan untuk perubahan iklim Global Day of Action For Climate Justice”. Ungkap Ijul selaku Humas.

Titik aksi ini lakukan di Jalan Perintis Kemerdekan depan kampus Universitas Hasanuddin, kegiatan ini berlangsung dari pukul 16:00 sampai 17:49. Kegiatan ini merupakan aksi kampanye  penolakan terkait pertemuan menentang perubahan iklim. Pencapaiannya itu menyampaikan kepada seluruh rakyat, pengguna jalan yang melalui titik aksi, bahwa  yang tergabung dalam FPR sulsel mengkampanyekan hal-hal terkait itu.

“Saya berharap masyarakat atau siapa saja yang membaca selebaran itu bisa melihat dan mendengar dan bisa Bersama-sama bergerak mengorganisasikan petani seluasnya di pedesaan, mengorganisasikan kelas buruh sebesar-besarnya di perkotaan, khususnya di pabrik untuk sama-sama melancarkan  perjuangan demokratis nasional  untuk mewujudkan reforma agrarian sejati sebagai syarat pembangunan industi nasional,” ungkap Yulia.

Ijul menegaskan bahwa sebetulnya bukan mereka yang harus mendiskusikan perubahan iklim ini tetapi mereka hanya membicarakan program ilusi palsu yg dibawakan Jokowi dan terus mengkampanyekan perubahan sosial  yg ada di Indonesia  yang kawasan pertanian diklaim 34 persen adalah desa-desa yang telah di tempati oleh masyarakat.

“Itu hanyalah alat untuk melegitimasi investasi kapital yang masuk ke Indonesia dan bukan solusi tapi hanya ilusi palsu yang dalam pidatonya menyatakan bahwa melalui investasi  akan di ikuti transfer teknologi untuk masuk ke Indonesia tapi menurut kawan-kawan pergerakan itu hanyalah ilusi kebohongan besar dan program-program seperti sudah ada sejak zaman pak soeharto dan sampai sekarang belum pernah terwujd dan sejak dulu sampai sekarang petani di Indonesia masih menggunakan alat kerja yg terbelakang. Petani di pedesaan masih mnggunakan cangkul, jadi transfer seperti itu tidak ada, yang ada hanyalah transfer kapital yang dilakukan oleh negerii liberalis dan negeri setengah jajahan seperti Indonesia,” tegas Ijul sebagai Humas.

Salah satu massa aksi, Arjuna juga memberikan tanggapannya bahwa kemarin di tanggal 30 Oktober 2021, ada pertemuan PBB di tingkat internasional ada ratusan negara  yang melakukan  pertemuan untuk membahasas iklim di Indonesia, tapi ternyata dari pidato Jokowi sangat bertolak belakang terhadap iklim Indonesia. Jokowi selalu saja berbicara yang tidak sesuai dengan realita seluruh rakyat Indonesia dan memperbaiki status negaranya di negara maju khususya negara imperialis.

“Harapannya semoga rakyat Indonesia bisa melihat dengan jelas, bagaimana pemerintah kita tidak begitu serius menanggapi perubahan iklim yang terjadi saat ini,” tutupnya.

Redaktur: Nunuk Parwati S