Humanisme yang Terkebiri

“To Stand For Muslim In Rohingya You Dont Have To Be A Muslim, But Being A Human It’s More Than Enough”

Pembantaian dalam skala besar-besaran di Rohingya bukan hanya mencederai kerukunan beragama, tetapi juga mengebiri nilai-nilai kemanusiaan. Rentetan pembantaian warga Muslim Rohingya yang terjadi membuat luka pahit untuk nilai – nilai kemanusiaan yang harusnya dijunjung tinggi. Diskriminasi dan Rasial yang dialami oleh warga Muslim di Rohingya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun silam dan puncaknya dimulai dengan pembantaian 10 pemuda muslim saat pulang kerja tepatnya 28 Mei 2012, dan catatan terakhir, kurang lebih korban pembantaian sampai hari ini sudah mencapai krang lebih 6000 jiwa yang dibantai. Pemerintah Myanmar memprovokasi kelompok Budha melalui propaganda agama sehingga warga Budha Myanmar pun terlibat pembantaian.

Menurut salah satu Aktivis HAM beragama Budha, Maung Zarni, menceritakan pembantaian dan genosida ini bermula dari pembodohan dan pembohongan yang dilakukan pemerintah Myanmar secara sistematis. “Mereka selalu menyatakan di depan majelis PBB, bahwa Rohingya tidak termasuk dalam wilayah Burma. Inilah awal kebohongan yang mendasari pembantaian dan genosida di sana”. Warga Muslim Rohingya di anggap sebagai penyakit oleh pemerintah Myanmar, maka pemerintah melalui alat negara dalam hal ini militer itu kemudian membantai warga muslim Rohingya dengan dalih bahwa warga Muslim di Rohingya bukan bagian dari warga negara Myanmar dan dalih pembersihan etnis.

Berbagai macam propaganda busuk yang terus digencarkan oleh pemerintahan setempat mulai dari persoalan Agama, Etnis, bahkan warga Muslim Rohingya dituduh sebagai warga Negara illegal. Padahal menurut data yang tercatat secara histori maupun administrasi, keberadaan warga Rohingya sudah ada sejak sebelum penjajahan Inggris di Myanmar. Semuanya terjawab melalui data dari dokumen Gubernur Jenderal Inggris yang dulu menjajah Myanmar, dokumen kementerian pertahanan, dan berbagai ensiklopedia, menyebutkan Rohingya adalah bagian dari Myanmar.

Terang dan jelas bahwa keberadaan warga Rohingya di Myanmar itu Legal secara Histori maupun Hukum, tetapi diskriminasi dan Rasisme itu terus terjadi tanpa ada alasan yang rasional dari pemerintah Myanmar. Selanjutnya, issu yang dipropagandakan oleh penguasa Myanmar yang mengatakan bahwa warga Rohingya itu bukan bagian dari warga Negaranya adalah tidak benar.

Berkaca dari apa yang terjadi di Rohoingya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan seperti Pemerintah Myanmar dengan sengaja mengaburkan sejarah yang sebenarnya tentang keberadaan warga Muslim Rohingya, kemudian keterlibatan Militer dalam kerja-kerja menindas bahkan sampai membunuh, dan lemahnya rasa Humanisme yang terbangun di masyarakat Myanmar.

Selanjutnya, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia untuk ambil bagian dalam rangka penyelesaian masalah di Rohingya. Dalam UUD 1945 Alinea ketiga menjelaskan negara Ikut serta dalam perdamaian Dunia adalah penjelasan yang konkrit bahwa peran Negara-negara tetangga dalam hal ini Indonesia juga sangat dibutuhkan dalam rangka perdamaian dunia dan penerapan Humanisme Universal sesuai dengan gagasannya tokoh Proklamator, Muh. Hatta. Perlu ada desakan terhadap pemerintahan Myanmar untuk mengakui keberadaan warga Muslim Rohingya dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak mereka sebagai warga Negara yang sah.

Sebagai seorang manusia, sudah semestinya kita membuka mata hati bahwa ketika hak satu orang itu hilang maka hak semua orang juga pasti turut hilang. Rasa kasihan tidak cukup dengan kasihan. Dibutuhkan sikap yang konkrit untuk menyikapi segala bentuk problematika sosial yang terjadi. Luka yang dirasakan oleh warga muslim Rohingya bukan hanya luka orang muslim semata, melainkan juga adalah luka semua orang di dunia ini yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Gunawan Songki,
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia