Munas BKS – PTIS : Anggaran Pendidikan Bukan Diskriminatif tapi Tak Memadai

1777_img
anggaran pendidikan / sumber : hatta-rajasa.info

Makassar, cakrawalaide.com — Pendidikan sebagai salah satu penggerak kemajuan bangsa, perlu mendapatkan dukungan yang lebih dari pemerintah, anggaran pendidikan yang belum merata menjadi batu sandungan terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, selain itu pemerintah belum secara total menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pendidikan. Olehnya itu institusi swasta turut serta dalam mendongkrak kualitas mutu pendidikan.

Namun situasi pendidikan saat ini masih belum maju, masih terdapatnya ketimpangan dibeberapa daerah menjadi pekerjaan yang harus cepat diselesaikan, karena momen dan dinamika regional macam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi sebuah peluang atau tantangan bangsa Indonesia kedepanya.

Dalam Musyawarah Nasional Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (Munas BKS – PTIS) yang diadakan pada tanggal 6-8 April 2015 di Universitas Muslim Indonesia, juga membahas tentang strategi pengalokasian anggaran bagi pendidikan tinggi swasta yang tergabung dalam BKS – PTIS, karena perguruan tinggi swasta berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan namun tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, tapi dilain sisi perguruan tinggi swasta gampang ‘terseok-seok’ akibat persoalan anggaran

Menjawab hal ini, Mantan Ketua BKS – PTIS, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa BKS – PTIS mempunyai strategi tersendiri, dimana peguruan tinggi yang kuat secara finansial akan membantu kampus-kampus yang dalam masa pembangunan. “ada semacam pengampu disetiap lokasi, UMI juga masuk dalam universitas pengampu tersebut” katanya

Menurut Muhadjir Effendy, yang juga Rektor Universitas Muhamadiyah Malang, mengatakan sudah sewajarnya pemerintah memberi perhatian perguruan tinggi swasta (PTS) terhadap pendidikan nasional dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, namun ia menampik adanya diskriminasi alokasi anggaran terhadap pendidikan tinggi.

“Alokasi anggaran terhadap PTS, bukan diskriminatif, kalau negara mengalokasikan anggaran terhadap PTN itu merupakan hal yang wajar karena itu adalah milik negara hanya memang harus ada alokasi anggaran yang memadai terhadap PTS mengingat konstribusi PTS cukup besar. Dari jumlah sekitar 3000 PT di Indonesia, 75% adalah PTS, dan daya serapnya 70%, atas dasar itu perlu adanya alokasi anggaran yang memadai”

TIM MUNAS
Red : Ayie

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.