Apakah Pendidikan Kita Masih Memanusiakan Manusia?

Pendidikan adalah hal yang sangat vital bagi perkembangan suatu negara. Indikator suatu negara dianggap sudah di level maju ketika wajah pendidikannya mampu mengakomodir setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak pendidikannya tanpa melihat kelas sosial, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Pendidikan tidak ubahnnya dengan martabat suatu bangsa. Jika kita harus memakai pisau analisa dengan melihat pendidikan itu dari berbagai pespektif seperti sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang bercita-cita membangun pendidikan yang berbasis kerakyatan tanpa memandang siapa pun, maka kita dapat menarik kesimpulan kecil, bahwa cita-cita yang digagasnya itu baru tercapai hanya seujung kuku ketika kita lekatkan dengan wajah suram pendidikan Indonesia dalam konteks kekinian. Lebih konkrit lagi ketika kita merujuk dari pemikiran Paulo Freire yang mengatakan di dunia ini ada 2 (dua) kelas yang selalu menjadi problematika klasik dalam kehidupan berbangsa, yaitu ada yang menindas dan ada pula yang tertindas. Disinilah peran pendidikan untuk kemudian meretas kelas tertindas apalagi yang menindas. Pendidikan harus mampu menjadi motor penengah untuk bisa menciptakan tatanan dunia yang berbasis pada kesetaraan hak warga negara dalam hal menuntut ilmu pengetahuan yang hakikatnya merupakan hak setiap manusia.

Secara konseptual, ketika berbicara masalah pendidikan di Indonesia, hal yang paling pertama terlintas dipikiran sebagian warga negara terutama yang berstatus ekonomi menengah ke bawah adalah “pendidikan itu mahal”. Hal ini disebabkan karena sector pendidikan yang semakin diprivatisasi oleh negara. Contoh sederhananya ketika warga kelas menengah ke bawah ingin menjenjang bangku sekolah atau perguruan tinggi yang sedikit berkelas namun diperhadapkan dengan berbagai lika-liku. Dan juga program beasiswa yang secara ideal bisa menjadi solusi untuk orang miskin yang ingin melanjutkan pendidikan hanya bersifat simbolik belaka karena konteks yang terjadi dilapangan ialah siapa yang memiliki keluarga atau kenalan dengan kekuasaan atau oknum yang memegang jabatan strategis di institusi pendidikan tersebut yang bisa bernasib baik yang problematika klasik itu biasanya disebut Nepotisme. Terus yang menjadi pertanyaan kemudian ialah, mau dikemanakan orang miskin dan tidak punya keluarga atau kekuasaan di institusi pendidikan?

Permasalahan biaya per semester setiap sekolah atau perguruan tinggi tiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 20% – 40% yang kemudian tidak selaras dengan fasilitas yang didapatkan seperti infrastruktur, tenaga pengajar yang profesional, dan lain-lain. Hal itu semakin memperburuk wajah pendidikan kita dan semakin memperburuk juga nasib bagi orang tidak mampu dalam hal finansial. Pemerintah yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” namun dalam praktiknya pemerintah seolah-olah memilih lepas tangan dari tanggung jawabnya sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, pemerintah yang harusnya wajib membiayai pendidikan masyarakat mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah ke Atas (wajib belajar 12 tahun), namun dalam praktiknya pula masih banyak orang yang tidak bisa mengecap dunia pendidikan dan banyak juga yang harus terhenti ditengah jalan dikarenakan persoalan biaya. Dan lebih parahnya lagi, porsi 20 % dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan untuk kesekian kalinya kita menemukan kejanggalan yang sama dalam hal pengelolahan anggaran pendidikan, akhirnya cita-cita dari pendidikan nasional itu tidak terealisasi ditataran sekolah maupun perguruan tinggi.

Selanjutnya, berbagai macam problema pendidikan yang menjarah negeri ini dibawah telapak kaki kapitalisme. Misalnya ketika kita melihat pemerataan pendidikan di negeri ini. Pemerintahan membuat standarisasi yang cenderung sifatnya memaksa, seperti nilai yang harus digeneralkan mulai dari Sabang sampai Merauke, sementara fasilitas pendukung masih jadi mimpi buruk bagi sekolah-sekolah di pelosok timur Indonesia. Mengutip lirik lagu dari Glen Fredly “… aku Papua, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi, kami tidur diatas emas dan berenang diatas minyak”. Namun wajah pendidikan di timur Indonesia tidak sesempurna sumber daya alam yang ada.

Untuk di tataran perguruan tinggi, pemerintah hari ini mendesain sebuah agenda besar untuk mematikan sifat kritis mahasiswa melalui cara yang keji dengan berhasil mengitervensi lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi negeri maupun swasta melalui kebijakan yang cenderung mengekang kebebasan berekspresi, sehingga berimbas pada pembungkaman demokratisasi kampus. Mahasiswa tidak ubahnya seperti robot bernyawa. Semua itu di desain secara sistematis dan massif. Jadi jangan heran ketika korupsi semakin gila-gilaan, kebodohan dimana-dimana, tindakan kriminal semakin marak, dan lain-lain. Itu semua karena pendidikan kita tidak lagi mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia.

Terakhir bukan saatnya lagi berdiam. Ini saatnya mengepalkan tangan sambil berteriak dengan lantang tentang suara perlawan. Menggenggam batu dan bom Molotov kemudian melemparkannya ke arah manusia-manusia biadab itu bukanlah sebuah tindakan kriminal, melainkan adalah usaha kita untuk merebut apa yang menjadi hak kita bersama.