Secara Sepihak, Gubernur Sulsel Naikkan Harga Si “Melon”

IMG_1625
SPANDUK TOLAK KENAIKAN LPG / foto : Arham

Makassar, cakrawalaide.com – Kenaikan harga gas Elpiji 3 (tiga) Kg di Sulawesi selatan menuai tanda tanya besar. Pemerintah Sulawesi selatan dalam hal ini Gubernur, Syahrul Yasin Limpo bersama dengan Pertmina regional Makassar telah mengagas kenaikan harga Elpiji 3 kg yang ditandai dengan telah dibuatnya SOP dan SK kenaikan pada rabu kemarin, (21/01).

Adapun harga kenaikan “Si Melon” mulai dari Rp.13.000 menjadi Rp.15.500 per tabung. Menurut Koordinator FOSIS, Cappaloga Rasyak disela-sela aksi kampanye penolakan kenaikan harga Elpiji 3 kg di depan kantor Gubernur SULSEL, Jumat (23/01), jika terjadi kenaikan gas Elpiji 3 kg maka akan menyebabkan kesengsaraan bagi banyak kalangan menengah ke bawah. “Perlu digaris bawahi, penggunaan tabung Elpiji 33 kg yang notabenenya disubsidi banyak digunakan oleh masyarakat ekonomi kelas bawah” ujarnya. Diapun sempat menyayangkan gerakan mahasiswa khususnya di Makassar karena tidak ada upaya gerakan dalam menyikapi kenaikan Gas Elpiji 3 kg. “ketika harga BBM naik Rp.2000, banyak gerakan mahasiswa membludak bahkan sampai timbul korban jiwa, padahal jika mau di telisik, BBM itu digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, entah masyarakat atas (Koorporasi), menengah, maupun masyarakat bawah. Kalau dibandingkan dengan indeks kebutuhan Gas elpiji 3 kg khususnya di SULSEL saja, pada umumnya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah.” tambahnya.

Adapun alasan pemerintah Provinsi SULSEL menaikkan harga Gas elpiji 3 kg yaitu tingkat inflasi provinsi Sulawesi selatan yang mencapai 8,61 % dan telah melebihi inflasi nasional sekitar 8,31%. Akan tetapi, alasan diatas dianggap hanya merupakan pembenaran dari Pemerintah Provinsi SULSEL. “Alasan ini tidaklah masuk akal, karena sekarang ini harga minyak dunia melemah dan juga rupiah menguat di level kalau tak salah Rp.11.500” tutur Muh Arif, salah satu badan pekerja FIK ORNOP SULSEL. Menurutnya lagi,  Gas elpiji 3 kg merupakan barang subsidi yang langsung ditentukan harganya oleh pemerintah pusat. “Jadi, pihak PEMPROV tidak berhak mengotak-atik harga gas elpiji 3 kg” tambahnya. Kenaikan harga elpiji 3 kg pastinya akan berdampak pada kenaikan harga Sembako di Sulawesi Selatan. Hal tersebut telah berdampak di beberapa kabupatan di Sulawesi Selatan, seperti Kab. Bone, Bulukumba, Palopo, Bantaeng, Pare-Pare, dan lain sebagainya. Sejak di konversi dari minyak tanah menjadi gas pada masa pemerintahan SBY-JK tahun 2006, gas khususnya LPG 3 kg menjadi kebutuhan energi yang vital  bagi masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

Penulis : Ukhay

Red : yudha

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *