Peringati Hari Ketiadaan Tanah Internasional, SPTR : Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Makassar, Cakrawalaide.com – Sejumlah elemen mahasiwa dan berbagai NGO (Non Goverment Organization) mengatasnamakan diri aliansi Solidaritas  Perjuangan Tanah untuk Rakyat (SPTR) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Ketiadaan Tanah Internasional (International Landless Day) yang jatuh pada 29 Maret lalu, di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Senin (01/04/2019)

Aksi yang dianggap sebagai pengingat bahwa ketimpangan penguasaan ruang di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih dibiarkan oleh para pemangku kebijakan yang berdampak pada makin besarnya jarak ketimpangan sosial, aksi ini dimulai pada pukul 11.00 WITA dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Sulawesi Selatan Darurat Agraria’ sembari berorasi ilmiah secara bergantian.

“Tanah adalah sumber penghidupan rakyat, jadi sudah sepatutnya kita berdiri di sini memperjuangkan tanah atau lahan untuk kemudian dikelolah oleh rakyat sendiri!,” ujar Abu dalam orasinya selaku Jendral lapangan.

Menurut Badai Anugrah perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, maraknya monopoli tanah dan investasi terhadap tanah milik masyarakat berakibat ketimpangan penguasaan ruang dan pengelolaan atas sumber-sumber agraria masih begitu nyata mengancam kehidupan generasi petani.

“Sulsel memiliki sekitar 3049 Desa/Kelurahan, dimana terdapat 2255 Desa dan 792 Kelurahan. Dengan luas daratan Sulsel sekitar 4,5 juta Ha (Hektar) namun total konsesi pada sektor kehutanan seluas 347.653.996 Ha, untuk sektor pertambangan 655.086,66 Ha, sektor perkebunan 218.833,72 Ha dan untuk pembangunan infrastruktur mencapai 36.876 Ha. Jadi total alokasi ruang untuk 4 sektor adalah 1.258.450,376 Ha. Sementara jumlah rumah tangga petani (RTP) gurem di Sulsel adalah 338.108 dari total 950.241 RTP, artinya bahwa ada 35 persen RTP yang penguasaan lahannya dibawah 1.000 m2,” ungkap Badai, sapaan akrabnya saat diwawancarai.

Dirinya juga menambahkan, bahwa ketimpangan penguasaan ruang menyebabkan mayoritas masyarakat mengalami kemiskinan dan beralih profesi.

“Ketimpangan ruang ini mengancam kehidupan kaum tani di pedesaan dan berakibat pada beralih profesinya mereka, misalnya pergi ke kota untuk menjadi buruh atau ke luar negeri sebagi TKI. Hal ini pun menjadi ancaman bagi meja makan masyarakat di kota karena notabenenya pangan yang dikomsumsi adalah hasil keringat para petani,”  tutupnya.

Dalam tuntutannya, aliansi SPTR mendesak pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria sejati sesuai amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, juga mendesak pemerintah mencabut UU sektoral dan RUU yang tidak sejalan dengan UUPA.

Massa aksi juga menuntut kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk tidak melakukan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN XIV Kabupaten Takalar yang telah merampas ruang kelola perempuan petani, mengevaluasi dan mencabut Izin  Usaha Pertambangan (IUP) yang telah merampas ruang hidup rakyat serta merevisi RZWP3K Sulsel.

Penulis : Cung

Red : Jr