Demokratisasi VS Citra Kampus Hijau

Demokratisasi VS Citra Kampus Hijau

Kegelapan telah menutupi emperan – emperan trotoar Universitas Muslim Indonesia (UMI), namun puluhan mahasiswa masih menempati sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), lembaran – lembaran edaran yang berisikan ancaman  terhadap mahasiswa yang memperingati April Makassar Berdarah (AMARAH) mulai bertebaran di tembok – tembok Fakultas, seakan ingin mengkerdilkan demokrasi dalam kampus hijau.

Tugu yang menandakan bukti perjuangan, kini telah usang termakan usia, dipenuhi daun berguguran, Lilin bukti bela sungkawa berjejeran di pingigir tugu, mahasiswa – mahasiswi menundukkan kepala sejenak lalu mendoakan arwah para korban, Rabu dini hari, (24/4/2019).

Tepatnya 23 tahun yang lalu, kampus UMI harus menelan pil pahit dari kejamnya Orde Baru (ORBA) tiga mahasiswa dinyatakan tewas setelah tenggelam dan dipenuhi luka lebam di sekujur tubuh, tak hanya sampai disitu, puluhan mahasiswa yang selamat merasakan penderitaan luka pada tubuhnya. layaknya domba – domba yang tak patuh pada tuannya, mereka harus merasakan pukulan dengan popor senapan dari para serdadu.

Surat edaran Rektor No.1161/F.01/UMI/IV/2019 yang berisikan larangan – larangan yang dinilai tidak berpihak pada kebebasan berekspresi, seyogyanya kampus menerapkan prinsip ilmiah dalam menjalankan fungsi pendidikan. Pendidikan dan ilmu perlu diperkuat dengan sistem pengajaran yang baik di kelas serta membangun budaya pendidikan yang positif. Misalnya dengan mengembangkan budaya diskusi, sehingga sikap kritis mahasiswa tergali. Setelah proses ini terlampaui, barulah penelitian dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat juga bisa terimplementasi sesuai dengan harapan dan cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pembungkaman Demokrasi dan Citra Kampus

Kedua hal tersebut sangatlah paradoks, dikarenakan mahasiswa menganggap aturan yang dikeluarkan pihak Rektorat mengandung intimidasi dalam kebebasan berekspresi, seperti yang termaktub dalam Pasal 28E ayat 3 Undang – undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Sedangkan pihak kampus lebih mengarah pada peran mahasiswa dalam menjaga citra kampus, seperti apa yang dikatakan Wakil Rektor (WR) III UMI “Dalam upaya menjaga nama baik dan ketertiban di kampus UMI, aksi demonstrasi dan perayaan amarah itu di larang, dianggap tidak bermanfaat, bagi yang melanggar akan kami berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya saat ditemui awak cakrawalaide.com di kampus II UMI, Jumat (12/2019).

Tidak hanya itu, pihak kampus juga menegaskan aturan tersebut dalam Peraturan UMI No.1 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (10) tentang pelarangan demonstrasi ’’Tidak di perkenankan menyampaikan Aspirasi dan unjuk  rasa di jalan raya  depan kampus Universitas Muslim Indonesia’’ yang notabene-nya bukan hak daripada kampus karena jalan raya bukan merupakan milik kampus sebagai mana yang di atur dalam undang-undang, jalan raya  merupakan ruang publik. Begitu penyampaian aspirasi di tempat umum sudah di atur dalam UU NO. 9 TAHUN 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Betulkah UMI Besar Karena Sejarah Pergerakan Mahasiswa?

Rentetan sejarah pernah dilalui, mulai dari peristiwa AMARAH hingga Mei Makassar Berdarah (MEMAR) menjadi sejarah yang sangat massif Pra, hingga pasca Reformasi. 3 mahasiswa tewas secara tragis ditemukan pada peristiwa AMARAH di sungai pampang pada 24 April 1996 silam, serta ada 29 mahasiswa mengalami luka – luka, mulai dari kepala bercucuran darah, hingga tubuh yang penuh luka – luka, hal tersebut dikarenakan aparat Kavalieri bersenjata lengkap dan 3 panser milik TNI memporak – porandakan Kampus UMI akibat aksi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Indonesia Merdeka (FPIM) melakukan aksi demonstrasi di depan DPRD, lalu dilanjutkan didepan Kampus UMI menuntut penolakan SK Gubernur No.93/1996, dan SK Walikota No. 900/1996 tentang kenaikan tarif angkutan kota. (baca : Koran Cakrawala tahun 2000).

Beda halnya pada peristiwa MEMAR, berawal dari penolakan mahasiswa terhadap penolakan mahasiswa terhadap keterlibatan Militer dalam Pemilihan Umum (PEMILU) pada 1 Mei 2004 silam, dan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Aksi tersebut menimbullkan kemarahan aparat kepolisian.

Mahasiswa melakukan sweeping di depan kampus UMI, lalu salah satu apaat kepolisian dibawa mahasiswa masuk kedalam kampus, hingga akhirnya pihak kepolisian menyerbu mahasiswa, dan mendobrak pagar – pagar besi kampus UMI yang kokoh, seperti apa yang terlihat pada video yang beredar di media sosial, polisi layaknya menjadikan mahasiswa ternak, membuka baju mahasiswa yang bersembunyi di dalam kelas, lalu mengintruksikan agar mahasiswa untuk berjalan jongkok dihadapan mereka, wajah mereka penuh darah hingga bercucuran di lantai – lantai Fakultas.

Upaya kampus dalam menjaga citra kampus patut kita hargai, namun kita tidak bisa melupakan hak – hak mahasiswa serta menaati UUD 1945 sebagai landasan kita dalam hidup berbangsa, dan bernegara.

Penulis : Shim

Red : Anshari

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *