Persoalan Transparansi, Birokrat Kampus Saling Lempar Tanggung Jawab

Suasana bedah bulletin Cakrawala di Aula Fakultas Ilmu Komputer diwarnai riuh mahasiswa mendesak WR III meberikan transparansi dana kemahasiswaan. / Foto by La Pade Salay
Suasana bedah bulletin Cakrawala di Aula Fakultas Ilmu Komputer diwarnai riuh mahasiswa mendesak WR III memberikan transparansi terkait dana kemahasiswaan. / Foto by La Pade Salay

Makassar, Cakrawalaide.com – Meninjau hasil peliputan media Cakrawala melalui Bedah Buletin Transparansi Dana Kemahasiswaan Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UPPM UMI) membuat suasana Aula Fakultas Ilmu Komputer riuh oleh suara aktivis mahasiswa. Dimana, hampir semua lembaga kemahasiswaan hadir di kegiatan ini  untuk memperoleh informasi yang benar sebagaimana hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kegiatan yang harusya dimulai sejak pukul 10.00 WITA, dibuka pukul 10.34 WITA oleh sepatah kata ketua umum UPPM UMI yang selalu menegaskan masalah transparansi adalah masalah kita semua. Ini adalah kontradiksi dengan pernyataan WR III UMI, Prof. DR.  Ahmad Gani, S.E, M.Si. yang dalam diskusi menggunakan senjata kata “Masalah transparansi dana kemahasiswaan di UMI, bukan wewenang saya, ada yang lebih berwenang yakni WR II selaku keuangan,” Kamis, (03/11).

Pertanyaan pun timbul, usai Ahmad Ghani dalam setiap jawabannya, melakukan setiap pengelakan yang seolah menyatakan bahwa, WR III sama sekali tak berurusan dengan masalah transparansi. Dimana, transparansi  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  beberapa diantaranya menyebutkan nyata, jelas, tidak terbatas pada orang tertentu saja, dan terbuka.

Kritik bertebaran di Aula Fakultas Ilmu Komputer, Vifo dari Fakultas Teknik membuka pertanyaan dengan argument yang membuat suasana mencair setelah semua aktivis terlihat tegang dan kepanasan dalam aula. Vifo mengantarkan kritikannya dalam 2 pertanyaan sederhana, “Assalamualaikum, saya sebenarnya ini agak lucu pak, harusnya yang adakan kegiatan transparansi dana kemahasiswaan itu, bapak, Birokrasi Kampus, tapi ini lucu sekali, karena diadakan oleh salah satu UKM, UPPM UMI. Begini pak, yang pertama itu, kemana itu dana kemahasiswaan ? Ini diatas, Ac sama sekali tidak berfungsi, apakah bapak tidak kepanasan ? kita setengah mati diruangan ini pak, pake jaki’ juga Ac tapi namanya Air Cendela,” ujarnya yang membuat mahasiswa tertawa.

Di tengah-tengah pertanyaan yang sedang berlangsung, Ahmad Gani mengangkat teleponnya sehingga membuat fifo menghentikan pertanyaannya, “Lanjut maki’ dulu pak, duduk – duduk maki’ dulu pak, kasi’ ena’ perasaanta’, pertanyaanku sederhana pak, Bagaimana mahasiswabelajar ketika di luar ruang kelas ? saya pernah begini pak, saya datang ke perpus terus tidak dibiarkan masuk karena perlu perpanjangan kartu perpus, terus saya bertanya, bagaimana caranya saya bisa masuk ? penjaga perpusnya katakan bayar Rp. 50.000,- untuk itu, ini kartu perpusnya UMI pak, nakala-kalaimi’ KTP, KTP saja pak,  dibayar sekali berlaku seumur hidup, nah ini kartu perpus bagaimana pak ? yang juga menurut saya sangat memberatkan, bagaimana tidak ? setiap tahunnya itu meningkat, yang awal kuliah saya itu Cuma Rp. 25.000,- sekarang sudah Rp. 50.000,- ”, WR III kemudian menjawab hal tersebut dengan memberi statement, iye’, nanda sesudah ini saya akan lewat perpus, saya tinjau ulang.” Dan Vifo langsung berteriak, “iye pak, setelah ini juga saya akan ke perpus,” tegasnya.

Diskusi ini dimulai dengan pemaparan A.K. Rifai Rahayaan, yang menyampaikan beberapa poin penting yakni, “data yang kami peroleh dilapangan itu, bahwa hamper setiap kegiatan di UMI hanya memperoleh dana Rp. 1.000.000,- atau kalau bukan itu, yah Rp. 500.000,- hanya dua opsi itu, belum lagi bahwa kebanyakan BEM maupun UKM, sulit dalam mekanisme pencairan dananya,” tegasnya.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber kedua, Ahmad Gani, menverifikasi data bulletin Cakrawala, “Di UMI itu dana kemahasiswaan berjalan satu pintu yang tiap UKMnya itu Rp. 15.000.000,- dan saya tidak ada hak untuk itu menjelaskan transparansi dananya, yang berwenang untuk menjawabnya adalah WR II, saya akan tanyakan ini pada WR II.”

Pernyataan tersebut menuai pernyataan positif dari salah satu aktivis mahasiswa, Ratih dari Fakultas Kedokteran, “Terimakasih atas kesempatan untuk saya, mungkin saya kembali mengingatkan bahwa kita disini bukan karena untuk menuntut hak kita sebagai mahasiswa, kalau kita membuat proposal, terus uangnya dipotong oleh WR III, itu tidak masalah untuk saya, yang saya pertanyakan disini, apakah sesuai dana yang cair dengan dana yang bapak tandatangani ?”

WR III kemudian menjawab hal itu, “Yah, jelas, semua itu melalui pengawasan yang ketat, audit. Saya tidak menandatangani dana yang tidak cair,” jawabnya dengan ringkas.

Dalam pemaparannya, Narasumber ketiga, Wiwin Suwandi memaparkan perlu adanya transparansi, “Karena IPK atau Indeks Prestasi Korupsi di Indonesia itu tinggi termasuk beberapa Perguruan Tinggi Negeri, baru-baru ini Rektor UNAIR tertangkap, meski belum dijatuhkan vonis,” ujarnya.

Terkait dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Wiwin dalam kutipannya, “Jelas saja bahwa transparansi itu teman dekatnya akuntabilitas, mengapa kita sangat membutuhkan transparansi ? karena segala sesuatu yang gelap-gelap itu berbahaya, makanya ada lagu jangan ke tempat gelap kata nenekku, karena di tempat gelap itu banyak setannya, semua harus transparan, karena transparansi itu penerang, dengan transparansi tidak akan tercipta kecurigaan, apalagi UMI yang notabenenya kampus Islami, saya piker sangat mengerti dan paham baik masalah itu, mungkin beberapa pertanyaan yang minimal terjawab itu adalah berapa pertahunnya ? Apakah mencukupi kebutuhan mahasiswa ?  Apakah mahasiswa pernah dilibatkan dalam Rencana Anggaran Tahunan (RAT) ? yah paling tidak pertanyaan inilah yang harus terjawab” ujarnya.

Tak hanya demikian, Ahmad Gani langsung manjawab bahwa RAT itu tidak melibatkan mahasiswa, “Kalau ada kampus yang menerapkan RATnya melibatkan mahasiswa, UMI akan turuti,” pangkasnya dalam mengambil mic yang belum diperuntukkan untuk dirinya.

Sebagai pertanyaan pembuka sesi II, Raka, Sekretari BEM FIK UMI dalam penyampainnya meminta agar WR III memperlihatkan arus keuangan birokrasi kampus, laporan pemasukan dan laporan pengeluaran, “Sekarang kita berada di Bedah Buletin Transparansi Dana Kemahasiswaan, berbicara masalah transparansi itu bukan merupakan hal yang abstrak, kita perlu sesuatu hal yang Nampak, paling tidak ayah berikan saja atau tolong perlihatkan kepada kami, laporan pemasukan serta pengeluaran, terserah ayah kapan bisanya, kita berikan saja kepada UPPM, nanti UPPM yang memperlihatkan kita semua, tidak usah yang lain ayah, kertas putih saja pencatatan keuangannya,” ujarnya.

Lagi – lagi yang terjadi adalah WR III membantah, “Iya, nanda nanti saya tanyakan di WR II, karena ini bukan hak saya masalah uang,” jawabnya singkat.

Karena waktu yang terbilang singkat, hingga hampir pukul 13.00 Wita, WR III mengatakan, “saya terima  1 lagi pertanyaan, silahkan cappa,”.

Cappa yang notabenenya Fakultas Hukum pun berujar, “Di UMI itu ada 4 peraturan setahu saya, pertama, peraturan Yayasan (Statuta). Kedua, peraturan UMI, yang ketiga buku saku dan yang keempat, peraturan fakultas, yang saya pertanyakan pertama darimana asalnya itu peraturan skorsing ? sedangkan peraturan yang dibagikan kepada kami itu hanya buku saku, buku saku itu hanyalah peraturan akademik, tidak cukup untuk kami, pertanyaan kedua apakah pernah BEM atau UKM itu dimintai program kerja (Proker) untuk mencakupi kebutuhan dananya sesuai dengan landasan proker ? terus Apakah dasar dari dana tahunan atau RAT ?  terus patokan dananya itu habis atau tidak tiap tahunnya ? kemudian bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya ?”.

Hal tak seimbang terjawab oleh Ahmad Gani, yang mengatakan, “Kalau masalah RAT kita baru akan adakan SOP atau lokakarya mengenai itu,”jawabnya singkat.

Ia juga menambahkan bahwa “kami tidak pernah tak meminta proker dari UKM setelah RAT, semua UKM dan BEM itu kami minta prokernya, BEM mana yang tidak kami minta prokernya ?” namun saat ditanya kembali apakah semua proker terkumpul pada bapak ? Ahmad Ghani serentak menjawab yah tidak semuanya, hanya beberapa, “kami akan tetap buatkan SOP sebagai aturan kita bersama,  semua akan kami tindak lanjuti,” tegasnya menutup diskusi.

Penulis : Icha

Red : Israwati Nursaid

redaksi

One thought on “Persoalan Transparansi, Birokrat Kampus Saling Lempar Tanggung Jawab

  1. Haha jawaban singkat dalam pertanyaan panjang kali lebar perlu di pertanyakan kembali kanda. Sebenarx ada beberapa pernyataan yg klo mau di logikan tdk perlu untuk na jadikan jawaban, tpi krn gengsi atas jabatanx dan duduk di hadapan mahasiswa jdi beliau menjawab sj seadanya dan rata” dri pernyataannya ada kata “Nanti saya..” apakah? Knp baru mau bergerak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *