Solusi Alternatif Kebijakan Energi Ala Aliansi Mahasiswa UMI

Ilustrasi-Kenaikan-BBM
Protes Kenaikan Harga BBM

Makassar, cakrawalaide.com – Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM mendapat penolakan dari mahasiswa. Senin (17/11) puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UMI Bersatu yang merupakan gabungan dari beberapa organ di UMI di antaranya BEM Fakultas Hukum, BEM Pertanian, HMI Komisariat Hukum, HMI Komisariat Pertanian UMI, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, HIPMA Gowa, Hippermahk SC, Hidjaz SC, Soil SC, dan GEMPAR. Aliansi tersebut melakukan aksi didalam kampus, sebelum menuju ke titik aksi berikutnya di Kantor DPRD Sulawesi Selatan.

Dalam orasi yang disampaikan oleh mahasiswa menolak kenaikan BBM dengan alasan, Kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin, dan memperlebar ketimpangan sosial masyarakat. Kenaikan bahan bakar minyak juga selalu diikuti dengan naiknya harga pangan, harga pangan kemudian tak dapat dibeli oleh masyarakat miskin karena daya beli yang lemah. “sedangkan belum naik BBM, pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat, dimana kesenjangan antara masyarakat begitu kronis”

Kenaikan harga BBM, menurut Muhammad Rifai, pemimpin aksi aliansi, selain merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius, kenaikan harga BBM juga akan melemahkan usaha-usaha rakyat.

Aliansi ini mempunyai tawaran solusi kepada pemerintah, berikut solusi aliansi yang kami muat dan kami ambil dari selebaran pernyataan sikap aliansi :

1. Pemerintah dapat mempertahankan atau meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa di tingkatan. Pemerintah juga harus lebih serius untuk melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga masih potensial untuk di tingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan Cost Covery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementrian terkait perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

3. Penghematan biaya belanja barang dan pegawai yang masih banyak in efesiensi. Belanja barang selama ini masih banyak tidak tepat dan bersifat pemborosan , termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan adanya remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seyogianya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui pengurangan honor – honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

Penulis : Rizal
Red : Walla

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.