Memperingati Hardiknas, Pendidikan dibawah Rezim Prabowo-Gibran

Makassar, Cakrawala.IDE.com  Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mei Berlawan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap rentetan kebijakan pemerintah dibawah rezim Prabowo-Gibran yang dinilai kian mencekik. Aksi ini digelar di Fly Over, Selasa (02/05/2026).

Rifaldi selaku Jenderal lapangan Aliansi Mei Berlawan menjelaskan, Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum bagi mereka untuk menyuarakan aksi protes terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dimulai dari pemangkasan anggaran pendidikan hingga pada wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri.

“Bahwa hari ini pendidikan itu masih banyak ketimpangan yang terjadi, masih banyak problematika yang hari ini tidak diselesaikan oleh negara,”

Lanjut Rifaldi menegaskan bahwa pihak mahasiswa menolak keras pemangkasan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 223,5 triliun yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena menilai anggaran tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk mewujudkan pendidikan gratis dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap pendidikan yang dimajukan, bukan dialihkan pada program yang hanya mementingkan masyarakat elit” ujarnya saat memberikan keterangan di lokasi aksi.

Ia juga menilai bahwa kehadiran militer dalam lingkup kampus serta kebijakan yang dikeluarkan terkait batasan berkegiatan di malam hari merupakan bentuk pembungkaman terhadap mahasiswa.

“Terkendala untuk bagaimana kemudian berdiskusi dan melakukan kerja-kerja Lembaga” ucapnya

Humas Aliansi Mei Berlawan, Rusdin, menambahkan bahwa aksi ini menuntut wacana penghapusan program studi (Prodi) Humaniora yang dinilai Rusdin sebagai bentuk ketidakbebasan dalam mengakses pendidikan dan pengkhianatan terhadap sejarah pendidikan di Indonesia. Penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri dinilai sebagai bentuk kapitalisme dalam dunia pendidikan. Menurutnya, kebijakan ini mengubah paradigma perguruan tinggi dari pusat ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis menjadi sekedar pabrik pencetak tenaga kerja industri.

“Sebetulnya itu menjadi kekhawatiran kami dalam sistem pendidikan negara termasuk sistem pendidikan nasional dan ditambah dengan sistem pendidikan kapitalis ini,”

Aksi ini membawa 21 tuntutan kolektif. Termasuk pemerataan sistem pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), transparansi anggaran di setiap kampus, hingga wujudkan kampus bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, aliansi menuntut pencabutan aturan represif seperti Surat Edaran (SE) 3652 di kampus UIN alauddin Makassar dan mendesak agar TNI dikembalikan ke barak guna menjaga marwah demokrasi di lingkungan akademis.

Penulis: Eka Haryanti

Redaktur: Nur Syafika Utami