Nyawa yang Tak Lagi Dihargai

Nyawa yang Tak Lagi Dihargai

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu Anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Perkara yang pertama kali akan diputuskan (dihisab) di antara manusia pada Hari Kiamat adalah masalah darah (pembunuhan).” (Muttafaqun ‘alaih)

Membahas perkara pertumpahan darah, dalam sejarah Mahasiswa di Makassar terutama Universitas Muslim Indonesia (UMI) memiliki catatan tersendiri dalam tragedi kelam April Makassar Berdarah (Amarah) pada 1996. Sudah dua dekade lebih berlalu; darah yang tertumpah belum ada pertangungjawaban pastinya (pelaku) hingga saat ini.

Lebih jauh memahami soal perkara pertumpahan darah atau pembunuhan dalam Islam, bahwa hukum asal darah seseorang dalam Islam adalah terlindungi dan haram untuk ditumpahkan, maka dari itu menjadi perkara yang pertama dihisab di antara manusia pada hari kiamat. Terlepas darah tersebut berasal dari orang kafir atau muslim, tetap saja haram hukumnya menumpahkan darahnya. Akan tetapi, ada pengecualian tersendiri dalam Islam yang membenarkan pertumpahan darah dengan penegasan alasan sesuai syariat Islam. Sebagai contoh perkara yang dibenarkan dalam syariat Islam, misalnya dalam konteks peperangan dalam memperjuangkan Islam. Jika dikontekskan dengan peristiwa pertumpahan darah pada tragedi Amarah yang bahkan hingga menelan korban jiwa, tentulah tidak ada pembenarannya secara syariat.

Terlebih lagi bila membaca frame yang hendak dibangun oleh birokrasi kampus dengan kebijakan-kebijakannya mengenai perkara ini, justru berbanding terbalik dengan semangat dari riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas’ud RA. Dapat dilihat dari aturan baru dalam buku saku pasal 26 (larangan mahasiswa) yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang secara tegas melarang mahasiswa memperingati Amarah.

Sebelumnya, sikap antipati terhadap 3 (tiga) korban jiwa mahasiswa dalam tragedi Amarah juga terhendus ditahun-tahun yang lalu dari surat edaran yang kerap dikeluarkan menjelang momentum Amarah. Kebijakan tersebut merupakan wujud upaya kampus meniadakan Amarah yang merupakan sejarah kelam di kampus UMI. Ithikad demikian semakin jelas terbaca dengan upaya kampus yang semakin irasonal dengan dalih menjaga citra kampus islami.

Pelarangan bahkan hingga pengharaman pun dicanangkan dengan ancaman sanksi akademik. Sebagaimana pernyataan Wakil Rektor (WR) III, secara terang-terangan menyampaikan pengharaman memperingati Amarah pada kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan di Fakultas Agama Islam, (18/3/2019).

Kondisi ini semakin diperparah dengan wacana yang coba dibangun oleh pihak kampus melalui surat edaran tertanggal 16 April 2019. Pada poin 5, “sebagai warga kampus Islami, marilah kita saling menghargai dan menghormati sebagai salah satu ciri dan cerminan orang-orang yang berakhlakul karimah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela dan perbuatan yang diharamkan dalam agama”.

Cara berpikir yang hendak dibangun dari pesan poin ke-lima di atas, sangatlah bersifat asumtif dan tidak memiliki dasar argument yang kuat, baik itu dari perspektif konstitusi dan terlebih lagi dalam perspektif agama Islam jika mengacu pada riwayat Abdullah bin Mas’ud RA.

Pesan opini yang secara tidak langsung ingin disampaikan kepada khalayak,  bahwa perkara pertumpahan darah bukanlah hal yang fundamental dan hukumnya halal. Bagi seseorang yang memperjuangkan atau melindungi asal darah adalah orang yang tidak berkakhlakul karimah, dengan kata lain perbuatan yang tercela.

Terlebih lagi soal diksi ‘menghargai’ dan ‘menghormati’ dalam konteks warga kampus islami, konstruksi opininya adalah perjuangan mahasiswa yang berakhir pertumpahan darah dan nyawa pada tragedi Amarah bukanlah hal yang pantas tuk dihargai dan dihormati. Kebijakan kampus lebih pantas tuk dihargai dan dihormati jika dibandingkan dengan darah dan nyawa. Falaccy mindset seperti ini tidaklah sepantasnya dikeluarkan oleh birokrasi kampus sebagai representasi sosok intelektual yang merupakan cerminan atau panutan bagi mahasiswa.

Hal demikian jelas merupakan pembodohan publik yang dilakukan para petinggi kampus terhadap mahasiswa. Persoalan memperingati Amarah, kampus tidak memiliki kewenangan lebih yang dapat membatasi ruang berekspresi mahasiswa yang telah dijamin oleh konstitusi. Jika dasar argumentasinya mengeluarkan aturan pelarangan Amarah dengan pertimbangan sebagian bentuk ekspresi mahasiswa kerap memacetkan arus lalu lintas di Jl Urip Sumoharjo. Pertanyaan besarnya, kembali kepada komitmen birokrasi kampus dalam penuntasan masalah kemanusiaan di UMI khususnya terkait korban tragedi Amarah, apakah sudah tuntas?.

Kampus tidak boleh menggeneralkan segala bentuk ekspresi mahasiswa memperingati Amarah adalah kegiatan yang tidak memiliki faedah. Kampus seharusnya dapat memahami bentuk ekspresi mahasiswa tersebut sebagai bentuk penghormatan dan perhargaan terhadap seluruh pejuang terdahulu yang mati-matian demi mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Rasionalisasinya, aksi-aksi Amarah saat ini dikarenakan adanya sebuah permasalahan yang belum tuntas, setidaknya pemenuhan hak atas korban.

Sebagai kesimpulannya upaya mewujudkan Visi Misi UMI sebagai kampus Islami dengan cara-cara kotor seperti ini hanyalah sebatas narasi fiktif belaka. Selama UMI belum bisa menerima kebenaran yang terjadi pada tragedi bersejarah Amarah. Bahwasanya memoar kelam 23 tahun silam itu, terjadi pertumpahan darah di kampus UMI yang katanya Islami, dan saat ini belum ada satupun aktor atau pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penulis : Parle

Red : Cung

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *