Wali Kota Janji Tak Menerbitkan IMB Goman Diatas Tanah Pandang

IMG_2723
Wali Kota Danny Pomanto saat memberikan Kuliah Umum FH di Auditorium Al-Jibra beberapa waktu lalu / Foto: Alonk

Makassar, cakrawalaide.com – Kasus penggusuran tanah Pandang Raya yang kontroversial mendapatkan titik terang bagi warga. Pasalnya selain adanya tekanan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, NGO, dan komunitas yang bersolidaritas. Kini Wali Kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto angkat bicara dan menentukan sikap tentang kasus Pandang Raya.

Dalam pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel di Kantor LBH Makassar, Senin (29/9). Danny Pomanto mengatakan bahwa ia akan bersama masyarakat untuk melawan kasus perampasan lahan warga ini, ia mengatakan bahwa tidak akan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Goman, di pertemuan yang dihadiri oleh warga Pandang Raya tersebut.

Selain warga dan Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan ini dihadiri oleh Lurah Pandang, Nur Warka dan Camat Panakukang, Imran Mansyur. Dipertemuan ini selain pernyataan sikap Wali Kota yang tak akan menerbitakan IMB untuk Goman, lurah dan camat panakukang juga bersepakat dan sama-sama memahami bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Goman salah objek. Hal ini sesuai dengan surat yang pernah diterbitkan tahun 2009. Yaitu surat Lurah Pandang Kota Makassar Nomor : 64/KPD/VIII/2009 dengan perihal penjelasan mengenai objek pajak bumi dan bangunan. Juga surat Camat Panakukang tertanggal 16 Desember 2009 tentang perbedaan persil masing-masing 52.a SI dan persil 52.a SII

Komitmen lurah dan camat ini kemudian nantinya akan dibawa ke rapat Gelar Perkara BPN Kota Makassar dan BPN Provinsi Sulsel. Dalam gelar perkara ini, semua yang terlibat dalam kasus Tanah Pandang Raya diwajibkan hadir.

Pertemuan gelar perkara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan LBH Makassar bersama solidaritas berbagai pihak dengan Kepala BPN Kota Makassar, Nahri Tahir di Kantor BPN Kota Makassar, Selasa (23/9). Disini tercapai kesepakatan bahwa BPN Kota Makassar akan menindaklanjuti kasus Pandang Raya dan mengecam atas perampasan lahan yang dilakukan oleh Goman. Namun, untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya gelar perkara bersama BPN Sulsel.

Penulis: Ayie Wallacea
Red: Herman Kambuna

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.