Rencana Swastanisasi PD Parkir Merugikan Jukir Makassar

Aksi Konsolidasi Rakyat Makassar Menolak Rencana Pemkot Makassar menswastanisasikan PD Parkir / Foto : Ukhay
Aksi Konsolidasi Rakyat Makassar Menolak Rencana Pemkot Makassar menswastanisasikan PD Parkir / Foto : Ukhay

Makassar, Cakrawalaide.com – Dari tahun ke tahun, pembangunan kota Makassar semakin pesat dengan adanya perencanaan-perencanaan dari pemerintah kota, seperti program Makassar menuju kota dunia yang melahirkan banyak persepsi dari masyarakat. Khususnya para pengais rezeki dari kaum miskin kota, tentu mereka menolak perencanaan-perencanaan itu. Salah satunya adalah mengswastanisasikan lahan parkir. Aksi yang dilakukan oleh Konsolidasi Rakyat Makassar, Rabu, (03/06), di depan Kantor Balaikota Makassar memprotes kebijakan yang dianggap merugikan juru parkir Makassar

Hal yang ditentang dalam kebijakan Pemkot Makassar yakni pembayaran parkir dari sistem yang tadinya menggunakan uang cash akan diubah dengan menggunakan Smart Card.

Adapun tujuan dari aksi tersebut adalah mengenai kepentingan masyarakat kota Makassar yang masih dibawah ekonomi lemah. “Dimana lagi para juru parkir harus mengais rezekinya jika perencanaan ini akan ditindak lanjuti? Bagaimana dengan nasib 1378 Jukir (Juru Parkir) yang bertahan dengan pekerjaan mereka jika sistem ini akan benar-benar direalisasikan oleh Pemkot?” ujar Dg. Amir.

Padahal sebenarnya jasa juru parkir telah memberikan banyak keuntungan dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lumayan besar pada pemerintah Kota. “Tahun lalu, para juru parkir berhasil memberikan pendapatan yang tinggi pada daerah yang jumlahnya kurang lebih RP 2,2 Milyar pada pemerintah” tegas Ali, salah satu peserta aksi.

Dalam aksi tersebut, Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) menolak keras sistem Smart Card yang dianggap bukan solusi yang baik untuk kesejahteraan Jukir. Persoalan utama dari perparkiran Makassar adalah pada tata kelola PD Parkir, seperti tidak adanya tata kelola keuangan, tidak adanya perbaikan tata kelola SDM, dan tidak ada transparansi keuangan. “Kami sepakat apabila kota Makassar menuju kota dunia, tetapi sejahterakan dan makmurkan dulu rakyatnya lalu kemudian dibangun kotanya” tegas Dg Amir.

Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan terhadap pihak Pemkot Makassar, diantaranya menolak rencana swastanisasi PD parkir oleh Walikota Makassar, perlu adanya perbaikan tata kelola PD parkir, dan pemenuhan hak-hak tenaga honorer Pemkot Makassar.

Penulis : Winda
Red : Ukhay

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.