Menutup Ruang Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Menutup Ruang Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Penulis : Nunuk

Makassar, Cakrawalaide.com – Aliansi Pro Demokrasi (APi Kampus) kembali melakukan aksi demonstrasi, mengecam sikap pihak Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang lepas tanggung jawab terhadap dua mahasiswanya yang dikriminalisasi, serta mendesak Rektor UMI untuk segera memenuhi tuntutan massa aksi untuk melakukan forum mediasi bersama, Selasa (9/10/21).

Nana selaku Humas Aliansi, menilai pihak kampus seharusnya ikut andil dalam penyelesaian kasus ini, sebab kasus ini bermula dari urusan rumah tangga antara mahasiswa sebagai anak dan kampus sebagai orang tua.

“Masalah ini tidak akan muncul, jika pihak kampus mau membuka ruang diskusi dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Lebih lanjut Nana menjelaskan bahwa kampus tidak menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “setiap perguruan tinggi wajib menjunjung tinggi prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.”  Yang artinya setiap perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan.

Menanggapi hal tersebut, pihak kampus enggan terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini bahkan memilih lepas tangan dengan alasan tidak berkompeten.

Aksi pertama menduduki Gedung Rektorat untuk meminta Rektor UMI keluar, tapi selama 9 jam massa aksi tetap menunggu tapi Rektor UMI tidak juga menemui massa aksi.

“Kami tidak berkompeten untuk mengurusi kasus ini, kalau cuma melihat-lihat kami bisa,” ungkap Nasrullah selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan saat temui massa aksi Kamis, 5 November 2021.

Perlu diketahui bahwa kasus ini bermula dari penolakan mahasiswa terkhusus pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UKM UMI) terhadap upaya pembangunan sekretariat berukuran 2,75 x 3 m.

“Kami tidak menolak pembangunan, kami sangat senang jika kampus mau membangun, merekontruksi atau apalah sebutannya. Namun kami sangat kecewa dengan sikap Ayahanda WR III dan Rektor yang tidak pernah membuka audiensi membahas pembangunan UKM padahal kami sendiri yang akan menempati sekret tersebut,” Tutup Ardi salah satu pengurus UKM Seni.

Alih-alih menyelesaikan masalah secara internal, pihak kampus malah membiarkan mahasiswanya dilaporkan ke pihak berwajib dengan laporan surat pemanggilan klarifikasi dari kantor polisi berdasarkan surat laporan Nomor B/3400/X/Res.1.6/2021/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Sahrul Pahmi dan Nomor B/3401/X/Res.1.6/2021/Reskrim ditujukan kepada Ari Anugrah.

Redaktur : Muh. Abirama Putra

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *