Satpam Blokade Gerbang Rektorat UMI, Massa Aksi Dilarang Masuk

Satpam Blokade Gerbang Rektorat UMI, Massa Aksi Dilarang Masuk

Penulis : Laila Hidayati dan Maslin

Makassar, Cakrawalaide.com – Aliansi Pro Demokrasi (APi) Kampus kembali melakukan aksi di depan Gedung Rektorat Universitas Muslim Indonesia (UMI), namun aksi yang berlangsung damai tersebut di blokade oleh Satpam yang berdiri di depan pintu masuk rektorat UMI, Selasa (09/11/21).

Pukul 15.45 Massa aksi bergeser dari depan halte UMI menuju titik aksi Gedung Rektorat UMI. setibanya di titik aksi, massa mendapati bahwa pintu gerbang masuk Rektorat UMI telah diblokade oleh puluhan satpam yang berusaha menghalangi massa aksi yang ingin memasuki Gedung Rektorat.

Salah seorang satpam menuturkan bahwa pemblokadean dilakukan karena adanya instruksi oleh pimpinan Birokrasi Kampus, sedangkan Rektor beserta pimpinan lainnya telah meninggalkan Gedung Rektorat.

“Pemblokadean dilakukan untuk menghindari aksi pada hari ini, karena aksi dilakukan pada jam kerja jadi aliansi dilarang masuk oleh pimpinan, dan pihak pegawai pun dilarang untuk pulang,” tuturnya.

APi Kampus menegaskan dalam orasinya bahwa aksi pada hari ini merupakan aksi damai buntut dari keresahan atas kebijakan Birokrasi Kampus yang dinilai fasis dan tidak bertanggungjawab kepada dua kawan jurnalis yang dikriminalisasi padahal kejadian tersebut berawal dari konflik internal kampus dengan mahasiswanya yang menolak penggusuran sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) secara paksa.

Hal selaras diungkapkan oleh Alex selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) yang menilai pihak kampus sama sekali tidak menerapkan nilai-nilai Keislaman karena seharusnya UMI yang bertanggung jawab dan berpendapat bahwa kasus tersebut seharusnya diselesaikan secara internal.

“Universitas Muslim Indonesia yang katanya mereka menjunjung tinggi nilai-nilai Keislaman, sama sekali tidak menjalankan nilai-nilai Keislaman, karena seharusnya UMI yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini di lingkup internal kampus,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan dengan adanya polemik penggusuran ini, dengan jelas kampus memperlihatkan sikap antidemokratis dengan membatasi ruang gerak mahasiswanya.

“Kampus membatasi ruang-ruang kita untuk mengembangkan karakter kita sedangkan ukuran 3×3 itu sangat tidak berbasis kepada kebutuhan setiap UKM,” tambahnya.

Redaktur : Muh. Abirama Putra

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *